AkuratMaluku.com — Besarnya dukungan anggaran tidak akan berarti jika program kependudukan dan pembangunan keluarga tidak mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota di Maluku pun diminta memastikan setiap rupiah anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), benar-benar digunakan sesuai sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku itu berlangsung secara daring dan luring di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Reviu mengangkat tema penguatan sinergi lintas sektor untuk optimalisasi program kependudukan, pembangunan keluarga, serta pencegahan dan penurunan stunting di Maluku.
Vanath menyoroti masih terdapat anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun pemanfaatannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar dukungan anggaran tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menangani program kependudukan dan pembangunan keluarga. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran.
Menurut Vanath, pembangunan kependudukan tidak dapat dipisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pembangunan keluarga harus mampu mendukung lahirnya generasi Maluku yang sehat, produktif, dan memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Upaya tersebut juga berkaitan erat dengan agenda pencegahan dan penurunan stunting. Vanath menilai persoalan stunting membutuhkan penanganan terpadu dan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu sektor atau instansi.
Kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta masyarakat diperlukan agar intervensi yang dilakukan dapat menyentuh kelompok sasaran secara tepat.
Vanath juga mengingatkan pentingnya dukungan publik dalam menyukseskan agenda kependudukan dan pembangunan keluarga. Media massa dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi sekaligus memperluas informasi kepada masyarakat mengenai berbagai program pemerintah.
Terkait penyampaian informasi mengenai pemanfaatan anggaran kepada para bupati, Vanath menegaskan hal tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk peringatan. Langkah itu lebih diarahkan untuk mendorong kepala daerah memberikan perhatian serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Rapat reviu tersebut menjadi forum untuk melihat kembali capaian pelaksanaan program selama 2026, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
Evaluasi juga diharapkan dapat memastikan dukungan anggaran yang tersedia tidak terbuang sia-sia dan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan keluarga serta peningkatan kualitas generasi muda.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon.(*)
