AKURATMALUKU.COM – Kepemimpinan tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari keberanian untuk mengedepankan hukum, menghormati prosedur, dan mendengarkan kepentingan masyarakat. Sikap Pangdam XV/Pattimura dalam menyikapi pembangunan Sungai Waitomu di Kota Ambon mendapat apresiasi dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon.
Ketua Umum PC IMM Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menilai keputusan Pangdam menghentikan sementara proses pembangunan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan cerminan kepemimpinan yang humanis, taat hukum, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurut Basyir, langkah tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan serta kepentingan publik.
“Ini adalah wajah asli TNI yang kita rindukan. TNI yang humanis, TNI yang taat aturan, dan TNI yang mendengarkan suara rakyat. Di tengah banyaknya kasus pembangunan yang ugal-ugalan dan tabrak aturan, Pangdam Pattimura justru memberi contoh: meski punya kekuatan, beliau memilih patuh pada prosedur dan hukum,” tegas Basyir, Kamis (29/10/2026).
Ia menilai, sikap tersebut mencerminkan profesionalisme TNI yang tidak menggunakan kewenangan untuk memaksakan kehendak, tetapi tetap menghormati mekanisme administrasi dan ketentuan yang berlaku.
Basyir juga mengaitkan langkah Pangdam dengan implementasi Delapan Wajib TNI, khususnya kewajiban menjadi contoh dan memelopori usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya.
Menurutnya, keputusan menghentikan sementara pembangunan demi melengkapi persyaratan yang diperlukan menunjukkan pentingnya kepekaan terhadap situasi sosial. Dengan demikian, pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami dari PC IMM Kota Ambon, sebagai elemen pemuda dan masyarakat sipil, menyatakan dukungan penuh. Sikap Pangdam ini harus menjadi standar baru bagi semua institusi di Maluku. Pembangunan harus tetap jalan, tetapi prosedur dan kemanusiaan tidak boleh ditinggalkan. Inilah yang kami sebut Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” ujarnya.
IMM Minta BWS Maluku dan Kementerian PUPR Segera Berikan Solusi
Di sisi lain, PC IMM Kota Ambon berharap sikap Pangdam XV/Pattimura tersebut diikuti langkah konkret dari instansi teknis, terutama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan Kementerian PUPR.
Basyir meminta kedua instansi tersebut memberikan pendampingan dan mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi yang diperlukan agar pembangunan Sungai Waitomu dapat dilanjutkan setelah seluruh ketentuan terpenuhi.
Ia menegaskan, pembangunan dan pengendalian Sungai Waitomu memiliki arti penting bagi masyarakat Kota Ambon, terutama dalam upaya mengurangi risiko banjir dan ancaman bencana ekologis.
“Proyek pembangunan dan pengendalian Sungai Waitomu di Kota Ambon ini adalah proyek strategis dan vital untuk keselamatan warga dari ancaman banjir dan bencana ekologis. Kami tidak ingin niat tulus dan mulia dari Pangdam Pattimura yang sudah sangat humanis ini terhambat oleh prosedur yang berbelit,” kata Basyir.
Menurutnya, koordinasi yang efektif antara Kodam XV/Pattimura, BWS Maluku, dan Kementerian PUPR diperlukan agar persoalan administrasi dapat diselesaikan secara tepat, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum maupun persyaratan teknis.
Ia optimistis, sinergi antarlembaga dapat membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan Sungai Waitomu sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perlindungan dari risiko banjir.
“Kami yakin, dengan sinergi yang baik antara Kodam Pattimura yang humanis, BWS Maluku yang profesional, dan Kementerian PUPR, proyek Sungai Waitomu ini dapat segera dilanjutkan kembali. Harus lebih kuat secara hukum, lebih aman secara sosial, dan lebih besar manfaatnya untuk masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.
Basyir menambahkan, kepatuhan terhadap aturan dan percepatan pembangunan seharusnya berjalan beriringan. Prosedur administrasi perlu dipenuhi, sementara koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
“Pembangunan harus taat aturan, dan aturan harus hadir untuk mempercepat pembangunan rakyat,” tutupnya.
Bagi PC IMM Kota Ambon, sikap Pangdam XV/Pattimura menjadi contoh bahwa kepemimpinan yang tegas tetap dapat berjalan seiring dengan pendekatan humanis. Kini, langkah konkret dari instansi terkait diharapkan dapat memastikan pembangunan Sungai Waitomu berlanjut sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Ambon.(*)
