AkuratMaluku.com – Kondisi rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan serius yang dialami masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini terungkap dari hasil reses Anggota DPRD Provinsi Maluku, Welem Kurnala, yang baru-baru ini turun langsung ke daerah pemilihannya.
Kurnala, legislator dari Dapil VI meliputi Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, dan Kota Tual, menegaskan bahwa perumahan rakyat, akses air bersih, serta ketersediaan listrik, merupakan tiga isu utama yang dikeluhkan warga.
“Banyak rumah yang kami temui saat reses kondisinya tidak layak dihuni. Masalah ini butuh perhatian serius, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten,” kata Kurnala di Ambon, Selasa (9/9/25).
Menurutnya, keterbatasan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat pemerintah desa tidak mampu membiayai renovasi rumah warga. Karena itu, intervensi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, menjadi hal yang mendesak.
“ADD tidak cukup untuk membangun atau memperbaiki rumah. Kami mendorong adanya program dari Kementerian PUPR yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di Aru,” ujarnya.
Kurnala berharap, program perumahan yang digulirkan pemerintah pusat dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Maluku. Ia juga menekankan perlunya pendataan menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.
“Harus ada definisi jelas dan data akurat mengenai rumah tidak layak huni. Dengan begitu, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat program tersebut,” pungkasnya.(***)
