AkuratMaluku.com – Tradisi tidak boleh sekadar menjadi warisan yang dikenang, tetapi harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesan itu ditegaskan Wakil Gubernur Maluku saat membuka kegiatan Sahari Dilahasuang yang digelar Perempuan Indonesia Maju (PIM) DPD Provinsi Maluku di Jembatan Amerika, Negeri Laha, Sabtu (31/10/2026).
Mengusung tema “Menghidupkan Tradisi, Mengembangkan Potensi Negeri Berdampak, Mari Kasi Pono dan Kasi Rame”, kegiatan ini diarahkan untuk mengangkat kekayaan budaya, memperluas peluang usaha masyarakat, sekaligus memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
Salah satu langkah konkret dalam kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada enam kelompok perwakilan masyarakat Negeri Laha. Legalitas usaha ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembinaan, pendampingan, hingga akses pembiayaan dan pengembangan usaha.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat agar berbagai potensi daerah dapat dikembangkan secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan dukungan, termasuk mempermudah pengurusan perizinan usaha. Namun, keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi yang berkelanjutan.
“Pemerintah tentu hadir untuk melengkapi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk membantu pengurusan perizinan usaha. Namun, seluruh organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan, juga diharapkan mengambil bagian dalam upaya memajukan dan menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Wagub juga mengingatkan pelaku UMKM agar mulai membangun tata kelola usaha yang profesional. Menurutnya, kemampuan menghasilkan produk dan memperoleh keuntungan harus diimbangi dengan kedisiplinan mengelola administrasi serta mencatat setiap transaksi keuangan.
Mulai dari modal pembelian bahan baku, biaya produksi hingga hasil penjualan harus tercatat secara teratur. Administrasi yang tertib menjadi salah satu persyaratan penting ketika pelaku usaha ingin mengakses pembiayaan maupun mengajukan kredit perbankan.
“Kalau berbelanja beras berapa, cabai berapa, semuanya harus dihitung dan dicatat. Begitu juga hasil penjualannya. Ini penting karena ketika pelaku UMKM ingin mengakses pembiayaan atau mengajukan kredit ke perbankan, administrasi usaha harus tersedia dan memenuhi standar yang dibutuhkan,” pesannya.
Tidak hanya berbicara soal permodalan dan pengelolaan usaha, Wagub turut mendorong Negeri Laha memaksimalkan potensi kuliner lokal sebagai daya tarik ekonomi dan pariwisata.
Ia menyebut nasi kelapa sebagai salah satu kekayaan kuliner yang memiliki peluang besar menarik pengunjung. Namun, daya tarik makanan khas saja tidak cukup apabila tidak didukung lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.
Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama membangun suasana yang membuat pengunjung merasa diterima sehingga aktivitas wisata dan perdagangan dapat berkembang.
“Yang kita harapkan adalah semakin banyak orang datang ke sini dan berbelanja. Potensi kuliner seperti nasi kelapa sudah menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan kenyamanan bagi setiap orang yang berkunjung,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wagub memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menjaga kerukunan dan kepercayaan antarumat beragama di Maluku.
Ia menegaskan bahwa persaudaraan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim merupakan modal sosial yang harus terus dirawat. Keharmonisan tersebut bukan hanya penting untuk menjaga keamanan daerah, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi dan pembangunan masyarakat.
“Orang Islam harus terus percaya kepada saudara-saudara non-Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yang saya sebut sebagai merawat harmoni antarumat beragama di Maluku. Persaudaraan dan rasa saling percaya harus terus kita jaga,” tegasnya.
Menurutnya, keamanan dan kerukunan tidak dapat diwujudkan hanya melalui peran pemerintah maupun aparat keamanan. Seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tetap damai dan kondusif.
Dengan terpeliharanya persaudaraan, masyarakat akan memiliki ruang yang lebih baik untuk mengembangkan usaha, menjalankan aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stan UMKM yang memamerkan berbagai produk unggulan masyarakat Negeri Laha. Kegiatan ditutup dengan makan bersama, menikmati nasi kelapa dan ikan bakar colo-colo, kuliner khas yang menjadi bagian dari kekayaan tradisi setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Ketua DPW LASQI Provinsi Maluku, Danlanud Pattimura, anggota DPRD Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, Ketua TP-PKK Kota Ambon, Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju Provinsi Maluku, Raja Negeri Laha, pimpinan instansi vertikal, serta masyarakat Negeri Laha.
Melalui Sahari Dilahasuang, Negeri Laha diharapkan tidak hanya semakin dikenal karena kekayaan tradisi dan kulinernya, tetapi juga mampu menjadikan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kolaborasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan warga menjadi kunci agar pelestarian budaya berjalan beriringan dengan pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (*)
