AkuratMaluku.com – Pertumbuhan ekonomi Maluku mulai menunjukkan tren positif. Namun, peningkatan angka pertumbuhan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Minimnya investasi, terbatasnya lapangan kerja formal, hingga aliran uang yang belum optimal berputar di daerah masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Provinsi Maluku.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat berbicara dalam Maluku Business Forum 2026 yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11/2026).
Di hadapan peserta forum yang menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, Vanath membeberkan sejumlah persoalan struktural yang dinilai masih menghambat percepatan ekonomi Maluku.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat sebesar 4,56 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan pertama 2026 dan kembali naik menjadi 5,31 persen pada triwulan kedua.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Vanath menilai kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut masih perlu diperkuat. Pasalnya, aktivitas ekonomi Maluku masih sangat bergantung pada belanja pemerintah, sementara investasi dan peran sektor swasta belum memberikan kontribusi optimal.
Keterbatasan investasi tersebut berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.
Kesempatan kerja yang tersedia masih didominasi sektor informal, sedangkan lapangan kerja formal belum berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Vanath juga menyoroti persoalan perputaran uang yang belum maksimal di Maluku. Sebagian penghasilan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, TNI, dan Polri, belum sepenuhnya dibelanjakan di daerah sehingga potensi perputaran ekonomi lokal belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Persoalan lainnya adalah tingginya ketergantungan Maluku terhadap pasokan kebutuhan pangan dan material konstruksi dari luar daerah. Produksi padi di kawasan transmigrasi, misalnya, baru berada pada kisaran 30 persen, sementara sebagian besar kebutuhan pangan masih harus dipasok dari Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat aktivitas pembangunan dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal. Uang yang dibelanjakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan justru berpotensi lebih banyak mengalir keluar daerah.
Di sektor pertanian, Vanath turut mengingatkan ancaman fenomena El Niño yang telah memberikan tekanan terhadap produktivitas sejumlah komoditas masyarakat. Kekeringan dan kebakaran di beberapa wilayah berdampak terhadap lahan pertanian serta tanaman perkebunan, terutama cengkeh dan pala.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan pemikiran bersama agar pembangunan tidak sekadar menghadirkan program dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu memastikan manfaat finansialnya berputar dan dirasakan masyarakat Maluku.
Dalam forum tersebut, Vanath berharap kehadiran Muhammad Jusuf Kalla dapat memberikan perspektif dan pengalaman praktis dalam menjawab tantangan ekonomi daerah.
Pengalaman Jusuf Kalla sebagai pengusaha dan tokoh nasional dinilai dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan investasi, memperkuat sektor swasta, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong produktivitas ekonomi lokal.
Pemerintah Provinsi Maluku juga mengapresiasi inisiatif ICMI Orwil Maluku yang menghadirkan Maluku Business Forum 2026. Forum tersebut dinilai menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas arah pembangunan ekonomi daerah.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wakil Ketua Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ketua Dewan Pers Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Bupati Maluku Tenggara, Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji, pimpinan perbankan, serta sejumlah narasumber dan peserta forum bisnis Maluku. (*)
