AkuratMaluku.com – Kekayaan gas alam Blok Masela tidak boleh hanya menjadi angka besar dalam peta investasi nasional, sementara masyarakat Maluku sebagai daerah penghasil justru tidak merasakan perubahan kesejahteraan.
Pesan tegas itu disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Dr. Priyo Budi Santoso, M.AP, saat membuka Maluku Business Forum 2026 di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11/2026).
Di hadapan peserta forum, Priyo menekankan bahwa pengembangan proyek gas alam cair (LNG) Blok Masela harus ditempatkan sebagai peluang strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi Maluku. Proyek tersebut tidak semestinya hanya memberikan kontribusi terhadap kepentingan nasional, tetapi juga harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.
Menurutnya, Maluku memiliki sumber daya alam strategis yang seharusnya menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena itu, manfaat pengembangan LNG Blok Masela diharapkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Maluku.
Priyo mengingatkan bahwa besarnya potensi sumber daya alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai kebijakan distribusi manfaat yang berpihak kepada daerah. Jangan sampai kekayaan alam yang begitu besar justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan Maluku. Dukungan tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi yang dimiliki daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Priyo turut menyinggung harapan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang sebelumnya meminta dukungan Ketua Dewan Kehormatan ICMI, Muhammad Jusuf Kalla, agar Maluku memperoleh perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Tidak hanya berbicara tentang investasi dan sumber daya alam, Priyo juga menekankan pentingnya kontribusi intelektual dalam mendorong pembangunan daerah.
Ia mengajak Rektor Universitas Pattimura menggerakkan para doktor, profesor, serta kalangan akademisi untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan Maluku.
Priyo menjelaskan, Maluku Business Forum 2026 merupakan ruang untuk menggali berbagai peluang ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan pemikiran dan rekomendasi konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global.
Ia turut menyoroti tekanan terhadap perekonomian Indonesia akibat dinamika geopolitik internasional yang berdampak terhadap harga minyak dunia.
Priyo menyebut harga minyak dunia rata-rata telah mencapai sekitar 95 dolar AS per barel, sementara asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada pada kisaran 70 dolar AS per barel.
Menurutnya, perbedaan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara, terutama ketika pemerintah juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo.
Ia menyebut total kewajiban utang yang harus diperhitungkan pemerintah mencapai sekitar Rp2.500 triliun, termasuk beban utang warisan pemerintahan sebelumnya dan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo.
Selain itu, kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) turut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Priyo juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, menyusul kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pemerintahan.
Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian ICMI melalui kontribusi pemikiran, masukan, dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Terkait agenda organisasi, Priyo mengungkapkan bahwa Maluku Business Forum merupakan bagian dari rangkaian Road to Muktamar VIII ICMI. Maluku, khususnya Kota Ambon, telah dipercaya menjadi tuan rumah agenda nasional tersebut.
Universitas Pattimura direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan Muktamar sekaligus tempat berlangsungnya proses pemilihan kepemimpinan ICMI.
Priyo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Universitas Pattimura, serta seluruh pihak yang telah mendukung kesiapan Maluku sebagai tuan rumah.
Ia juga mengungkapkan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir membuka Muktamar ICMI. Ketua Umum ICMI, Prof. Arif Satria, disebut telah bertemu langsung dengan Presiden dan memperoleh kesediaan untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Namun, realisasi kehadiran Presiden masih menyesuaikan agenda kenegaraan, termasuk kemungkinan kunjungan luar negeri yang waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Muktamar.
Sebelum Maluku Business Forum, rangkaian Road to Muktamar VIII ICMI telah diisi Konferensi Internasional Cendekiawan Perempuan yang menghadirkan delegasi dari Mesir, Turki, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya.
ICMI juga menggelar National Leadership Camp yang dihadiri tujuh menteri bersama sejumlah tokoh nasional untuk memperkuat kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan organisasi.
Priyo berharap Maluku Business Forum tidak berhenti sebagai agenda pertemuan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diperjuangkan dalam forum resmi organisasi di tingkat pusat. Berbagai gagasan yang dihimpun nantinya diharapkan dapat dilaporkan dalam persidangan Majelis Pengurus Pusat ICMI di Jakarta sebagai kontribusi pemikiran bagi pembangunan bangsa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan ICMI Muhammad Jusuf Kalla beserta rombongan, Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Ketua MPW ICMI Orwil Maluku Dr. Ruslan Tawari, M.Si, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, serta Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena. (*)
