AkuratMaluku. Com – Anggota Komite II DPD RI, Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono menegaskan komitmennya untuk mengawal agar Provinsi Maluku mendapat jatah rumah dari Program Presiden RI untuk Pembangunan 3 Juta Rumah. Nono mengatakan, Maluku harus menjadi bagian penting dari program nasional tersebut, mengingat masih banyak masyarakat di wilayah ini yang tinggal di tempat tidak layak huni, terutama yang terdampak bencana alam.Hal ini disampaikan di Ambon, Jumat (25/7/25).
Nono mengungkapkan, saat melakukan lawatan resesnya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku dan Dinas PUPR pada Selasa (21/7/25) telah ada informasi bahwa Maluku akan mendapat alokasi sekitar 2.000 unit rumah, dan ia terus mendorong agar jumlah itu bisa bertambah.
“Kalau kita dapat 2.000-an rumah, mudah-mudahan jumlah itu bisa bertambah. Insya Allah saya sudah sampaikan langsung ke Pak Menteri (PUPR) Dodi Hanggodo dan Pak Menteri Ara. Kami bicara di Jakarta dan Bandung saat pembukaan dan penutupan Piala Presiden Cup kemarin. Beliau janji akan menambah dari kuota yang ada,” jelas Nono.
Menurut Nono, prioritas utama dari alokasi rumah ini harus diberikan kepada masyarakat korban bencana seperti tanah longsor, banjir, dan pergeseran tanah. Ia mencontohkan kondisi kritis di Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, di mana lebih dari 200 rumah rusak akibat tanah bergeser dan hingga kini belum mendapat penanganan.
“Saya datang langsung ke Inamosol. Di tengah-tengah sana ada lebih dari 200 rumah yang terdampak. Sebagian warga sudah pindah, sebagian masih bertahan dalam kondisi tidak layak. Ini harus jadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain Inamosol, Nono juga menyoroti kondisi masyarakat di Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurutnya, ada permukiman warga yang berada di dalam area danau yang selalu basah dan becek sepanjang tahun. Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menyebabkan penyakit dan membahayakan kesehatan masyarakat.
“Permukiman itu di atas lahan yang berada di bawah permukaan laut. Sepanjang tahun becek, lembab, dan jadi sumber penyakit. Ini juga perlu perhatian serius,” kata Nono.
Nono menyadari bahwa meskipun informasi mengenai alokasi rumah telah ada, namun belum semua wilayah di Maluku mendapat kepastian akan kebagian atau tidak. Oleh karena itu, ia mengaku akan terus mengawal proses ini, baik melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun lembaga perencanaan di tingkat pusat.
“Sudah ada daerah yang masuk daftar penerima, tapi juga masih ada yang belum. Kita tunggu kepastiannya, tapi saya akan pastikan semua daerah yang butuh benar-benar diperhatikan,” ucapnya.
Meskipun sudah mendapat alokasi awal sekitar 2.000 unit rumah, Nono berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan kuota untuk Maluku. Ia menekankan bahwa kondisi geografis dan keterisolasian wilayah di Maluku harus menjadi pertimbangan khusus dalam kebijakan pembangunan perumahan nasional.
“Wilayah kita ini kepulauan, akses terbatas, banyak wilayah rawan bencana. Itu semua harus jadi alasan kuat untuk mendapat perhatian lebih dari pusat,” pungkasnya.
Komitmen Nono Sampono dalam mengawal pembangunan rumah layak huni untuk Maluku mencerminkan tanggung jawab nyata sebagai wakil daerah di tingkat nasional. Dengan terus mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat dan memetakan kebutuhan di lapangan, ia berharap masyarakat Maluku, khususnya yang paling terdampak, bisa segera hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan layak.(***)
