AkuratMaluku.com – Pengaduan Paman Nurlette, SH,MH bersama Novi Manaban, SH, terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024, dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Kepastian tersebut tertuang dalam surat DKPP Nomor 924/DKPP/SET-02/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Melalui surat yang ditujukan kepada Paman Nurlette dan Novi Manaban di Jakarta itu, DKPP menyampaikan bahwa pengaduan Nomor 31-P/L-DKPP/XI/2026 akan ditindaklanjuti oleh Bagian Persidangan untuk diproses lebih lanjut.
Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam laporan yang mempersoalkan proses verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam uraian pokok pengaduan, Paman Nurlette dan Novi Manaban menduga para teradu melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena tidak melaksanakan verifikasi administrasi maupun faktual terhadap dokumen persyaratan pendidikan berupa ijazah SMA Gibran.
Selain persoalan verifikasi ijazah, pengadu juga mempersoalkan proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.
Dalam dokumen pengaduan, para teradu diduga melakukan penyelundupan norma Pasal 18 ayat (3) dalam pembentukan peraturan tersebut.
Pokok aduan lainnya menyangkut akses pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap proses verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Pengadu menduga para teradu tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi dokumen tersebut.
DKPP menyebut keputusan memenuhi syarat verifikasi materiel didasarkan pada Berita Acara Rapat Verifikasi Materiel Nomor BA-27/DKPP/SET-02/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.
Dalam surat tersebut, DKPP merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu beserta perubahannya.
Dengan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel, pengaduan tersebut selanjutnya memasuki tahapan penanganan oleh Bagian Persidangan DKPP.
Namun, status memenuhi syarat verifikasi materiel tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran etik oleh pihak yang diadukan. Dugaan pelanggaran tersebut masih harus diperiksa melalui proses penanganan perkara sesuai mekanisme DKPP.
Perkembangan ini membuka tahapan lanjutan bagi pengadu untuk menguji dugaan pelanggaran etik yang mereka sampaikan terkait proses verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.(*)
