AKURATMALUKU.COM – Dugaan korupsi pembangunan dan peningkatan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mulai memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD menetapkan tiga pejabat yang terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut sebagai tersangka setelah penyidikan menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp2,48 miliar.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial IDE yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta OLL dan DRL yang bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MBD, Wido Bernard Gabrel, S.H., kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Wido menjelaskan, perkara dugaan korupsi ini berkaitan dengan dua kegiatan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten MBD.
Kedua proyek tersebut yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuhe–Wiratan.
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1 miliar telah dikembalikan. Namun, pengembalian tersebut belum menutup seluruh kerugian negara yang ditemukan dalam perkara ini.
“Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” jelas Wido.
PENYIDIKAN MASIH BERKEMBANG
Meski tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejari MBD belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terseret dalam perkara tersebut.
Wido menegaskan, tim penyidik masih terus mengembangkan penyidikan dengan mengumpulkan dan mendalami alat bukti untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Menurutnya, penentuan tersangka baru tidak bisa dilakukan tanpa didukung alat bukti yang cukup. Penyidik juga akan mendalami peran masing-masing pihak, termasuk pihak-pihak yang telah diperiksa sebagai saksi.
Ia menegaskan, pengembalian sebagian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang.
Besaran uang yang telah dikembalikan maupun keterlibatan masing-masing pihak tetap menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan.
“Untuk menentukan apakah ada tersangka baru, kami harus terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti yang cukup. Terkait pengembalian kerugian negara, kami juga akan melihat sejauh mana peran masing-masing pihak. Penyidik akan bekerja keras untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara ini,” ujarnya.
Kejari MBD juga mengingatkan bahwa saksi-saksi yang telah diperiksa masih berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan mereka.
Karena itu, proses penyidikan masih akan terus berjalan untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dapat diungkap berdasarkan alat bukti yang sah.
DIJERAT SEJUMLAH PASAL
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut proyek infrastruktur jalan yang menggunakan keuangan negara. Kejari MBD memastikan penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam dua proyek tersebut.(*)
