AkuratMaluku.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan desakan keras terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Ia meminta empat jenderal yang disebut terkait perkara tersebut diproses hukum secara tegas dan dijatuhi hukuman mati apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana makar.
Pernyataan keras itu disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran pejabat utama Polri di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum tersebut, Safaruddin terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian atas keberanian mengungkap dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Ia bahkan menegaskan Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk membongkar perkara tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung 1.000 persen Bapak Kapolri. Ungkap sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang membantu, dan siapa yang menerima manfaat dari hasil penyadapan ini,” tegas Safaruddin.
Mantan pejabat kepolisian itu menilai pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pihak yang menjalankan aktivitas teknis penyadapan. Menurutnya, penyidik harus menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, membantu pelaksanaan, hingga menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Safaruddin juga mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan kemungkinan adanya agenda politik untuk melemahkan hingga menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berpendapat, tindakan penyadapan terhadap Presiden perlu didalami dalam konteks dugaan persiapan makar, terutama apabila ditemukan bukti adanya rangkaian tindakan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan.
Mengacu pada analisis hukumnya terhadap ketentuan Pasal 160 KUHP baru, Safaruddin menyebut persiapan untuk melakukan serangan atau menjatuhkan Presiden dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan makar.
Karena itu, ia meminta Kapolri tidak hanya melakukan penyelidikan, tetapi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan apabila alat bukti telah mencukupi. Ia juga mendorong langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mengungkap seluruh konstruksi perkara.
“Jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Saya minta bukan hanya penyelidikan, tetapi penyidikannya juga dilakukan. Harus ada upaya hukum untuk mendapatkan bukti-bukti,” ujarnya.
Tidak berhenti di situ, Safaruddin secara khusus meminta agar Listyo Sigit Prabowo lebih dahulu menjalani proses pemeriksaan kode etik kepolisian.
Menurutnya, penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh tebang pilih, termasuk terhadap pihak yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi Polri.
Ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus harus didasarkan pada bukti dan proses hukum, bukan dipengaruhi kepentingan politik maupun kedudukan seseorang.
Pernyataan paling keras Safaruddin muncul ketika membahas ancaman hukuman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Ia mengacu pada ketentuan Pasal 191 KUHP yang disebutnya berkaitan dengan ancaman pidana mati dalam tindak pidana makar. Berdasarkan pandangan hukumnya, Safaruddin meminta empat jenderal yang disebut dalam perkara itu dijatuhi hukuman mati apabila terbukti bersalah dan memenuhi unsur pidana yang disangkakan.
“Saya minta empat-empatnya itu dihukum mati,” tegasnya.
Safaruddin menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa perjuangan mengungkap kebenaran harus dilakukan tanpa rasa takut, sekalipun menghadapi berbagai tantangan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap orang pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Pernyataan Safaruddin tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri, sekaligus memperlihatkan kuatnya desakan politik agar dugaan penyadapan terhadap Presiden diusut secara menyeluruh.
Meski demikian, dugaan keterlibatan para pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(*)
