AkuratMaluku.com – Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, senilai Rp6,174 miliar berujung perkara korupsi. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menetapkan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial AS sebagai tersangka, setelah hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp1.889.672.552,81.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Subdirektorat III Ditreskrimsus Polda Maluku pada Rabu (11/11/2026). AS diduga memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek, bahkan disinyalir turut mengendalikan perusahaan penyedia yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kasi Penmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa, mengungkapkan bahwa penetapan AS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
Menurut Imelda, penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara sebelum mengambil keputusan penetapan tersangka.
“Berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Selain itu, telah dilaksanakan gelar perkara sehingga pada Rabu, 11 November 2026, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” kata Imelda kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga menyoroti dugaan keterlibatan AS dalam mengendalikan perusahaan penyedia selama pelaksanaan proyek. Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap bagaimana proyek yang menggunakan anggaran negara itu dilaksanakan.
Sementara itu, angka kerugian negara dalam perkara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI tertanggal 6 Agustus 2026 mencapai Rp1.889.672.552,81 atau hampir Rp1,9 miliar.
Nilai kerugian tersebut menjadi perhatian serius mengingat proyek yang diperuntukkan bagi penyediaan kebutuhan air bersih masyarakat itu menelan anggaran lebih dari Rp6 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun Siwang merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.
Pembiayaan proyek tersebut bersumber dari dua skema anggaran. Sebesar Rp1,2 miliar dialokasikan melalui APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, sedangkan Rp4,974 miliar lainnya berasal dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang disalurkan melalui Dinas PUPR Provinsi Maluku pada tahun yang sama.
Namun, besarnya anggaran yang dikucurkan belum sebanding dengan manfaat yang diharapkan masyarakat. Fasilitas air bersih yang dibangun dilaporkan belum beroperasi secara optimal sebagaimana tujuan awal proyek.
Kondisi ini menambah perhatian terhadap pengusutan perkara tersebut. Sebab, pembangunan infrastruktur air bersih semestinya menjadi solusi atas kebutuhan dasar masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan hukum dan dugaan kerugian keuangan negara.
Penetapan AS sebagai tersangka menjadi babak baru dalam proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi proyek air bersih Siwang. Publik kini menantikan langkah lanjutan penyidik Polda Maluku untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.(*)
