AkuratMaluku.com — Anggota DPD RI, Nono Sampono, menyoroti persoalan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Kota Ambon saat melakukan kunjungan reses ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Senin (11/5/2026). Menurut Nono, isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal, melainkan telah menjadi perhatian global yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Kunjungan di kantor DLHP Kota Ambon, kawasan Belakang Soya, Kecamatan Sirimau itu diterima Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Benel Gaspersz bersama jajaran kepala bidang. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan mulai dari keterbatasan armada, kapasitas pengangkutan sampah hingga kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi pembahasan utama.
“Bicara lingkungan itu konteksnya dunia, bukan lokal. Belakangan ini bahkan ada sorotan dari citra satelit terkait kerawanan pengelolaan sampah di Indonesia. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Nono.
Ia menilai persoalan sampah di perkotaan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat, menurut dia, menjadi faktor penting dalam mendukung kebersihan kota.
“Masalah sampah ini menyangkut keterlibatan masyarakat juga. Kota Ambon sudah dikenal sebagai kota musik dunia, sehingga kebersihan kota harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kepala DLHP Kota Ambon Apries Benel Gaspersz mengungkapkan, volume sampah di Kota Ambon mencapai sekitar 256 ton per hari. Namun, kemampuan pengangkutan pemerintah kota baru berada pada kisaran 165 ton per hari.
Akibatnya, sebagian sampah masih berakhir di sungai, jurang maupun saluran drainase. Kondisi itu diperburuk dengan keterbatasan fasilitas penunjang operasional di lapangan.
“Kami masih terbatas peralatan dan kendaraan operasional, termasuk armada penanganan pohon dan pengangkutan sampah,” kata Apries.
DLHP, lanjut Apries, saat ini tengah mengembangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) modern di 19 titik dan berencana menambah 10 TPS baru. Pemerintah kota juga memilih menyewa kendaraan operasional dibanding membeli armada baru karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, DLHP merencanakan pengadaan 10 unit mini dump truck untuk menjangkau kawasan permukiman yang sulit diakses kendaraan besar.
Menurut Apries, tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi jalan menuju TPA yang cukup ekstrem dan belum dapat diperbaiki secara maksimal akibat keterbatasan anggaran daerah.
Ia juga berharap lewat pertemuan ini, Nono Sampono dapat memperjuangkan kawasan TPA dapat dikeluarkan dari status hutan lindung agar pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih optimal.
“Kalau persoalan sampah tidak ditangani secara serius dari sekarang, 20 sampai 30 tahun ke depan masyarakat bisa hidup di tengah tumpukan sampah,” ujarnya.(*)
