AkuratMaluku.com – Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Persoalan pemerataan akses informasi hingga ke pulau-pulau menjadi salah satu hal yang disoroti Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan tim panelis Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Vanath menegaskan bahwa strategi penyebarluasan informasi di Maluku membutuhkan pendekatan khusus. Sebab, karakteristik wilayah kepulauan dengan persebaran penduduk yang tidak merata membuat pelayanan informasi tidak bisa menggunakan pola yang sama dengan daerah lain.
“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum uji publik yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta. Vanath hadir mewakili Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.
Uji publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.
Forum tersebut menghadirkan tiga panelis, yakni Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu. Mereka melakukan pendalaman terhadap kebijakan, strategi, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan masing-masing badan publik.
Dalam pemaparannya, Vanath juga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku periode 2025-2029.
Komitmen tersebut, kata dia, secara khusus tercermin dalam Sapta Cita, terutama misi pertama yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, serta akuntabel.
Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak sekadar dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Bagi Maluku, tantangan geografis menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Pemerataan akses hingga wilayah kepulauan membutuhkan pengelolaan informasi yang adaptif, didukung pemanfaatan teknologi, serta penguatan pelayanan publik di daerah.
Keikutsertaan Maluku dalam tahapan Monev KIP 2026 sekaligus menjadi kesempatan untuk memaparkan kebijakan dan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
Pemerintah Provinsi Maluku juga diharapkan terus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memastikan informasi pemerintahan dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, dan merata.
Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyediakan data kepada publik, melainkan juga memastikan masyarakat di seluruh wilayah Maluku, termasuk pulau-pulau terluar, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengetahui jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. (*)
