AkuratMaluku.com, JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 tak sekadar menjadi agenda seremonial. Momentum bersejarah ini dimanfaatkan Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Subhan Pattimahu, untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kebijakan yang lebih kuat dan terarah bagi generasi muda melalui pembentukan Kementerian Peranan Pemuda.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Ali Hanafiah, Subhan menilai sudah saatnya urusan kepemudaan mendapat perhatian kelembagaan yang lebih fokus dan tidak sepenuhnya melebur dengan agenda olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Menurutnya, gagasan pembentukan kementerian tersebut bukan sekadar upaya menambah struktur birokrasi pemerintahan. Lebih dari itu, kementerian khusus kepemudaan dinilai penting untuk menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, kekuatan sosial, motor inovasi, sekaligus calon pemimpin bangsa.
“Semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Negara harus menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang nyata bagi pemuda untuk mengambil peran dalam pembangunan, pengambilan keputusan, penguatan ekonomi, demokrasi, serta kepemimpinan nasional,” tegas Subhan Pattimahu, Rabu (28/10/26).
Ia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan secara serius pembentukan Kementerian Peranan Pemuda sebagai institusi yang secara khusus mengawal agenda pemberdayaan dan peningkatan peran generasi muda.
Subhan menjelaskan, persoalan kepemudaan bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi, pemerintahan hingga pembangunan daerah.
Karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan kepemudaan tidak berjalan sendiri-sendiri dan terfragmentasi.
Pemuda, kata dia, tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima program pemerintah. Generasi muda harus diberi ruang untuk menjadi pelaku, penggerak, pengawas sekaligus mitra strategis negara dalam pembangunan.
Selain itu, pemisahan fokus antara pemberdayaan pemuda dan olahraga dinilai dapat membuat agenda kepemudaan lebih terarah. Keduanya sama-sama penting, tetapi memiliki karakter kebijakan, sasaran dan indikator keberhasilan yang berbeda.
Kementerian Peranan Pemuda diharapkan dapat secara khusus memperkuat kapasitas kepemimpinan, partisipasi publik, kewirausahaan, inovasi, literasi digital, organisasi kepemudaan hingga akses terhadap kesempatan kerja.
Menurut Subhan, tantangan Indonesia ke depan tidak hanya menyangkut pendidikan formal. Generasi muda juga harus memiliki keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, kemampuan berwirausaha serta daya saing menghadapi transformasi digital dan perubahan ekonomi global.
Kementerian Peranan Pemuda, lanjutnya, dapat menjadi penghubung antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan organisasi kepemudaan untuk memperluas kesempatan kerja serta mendorong lahirnya wirausaha muda di berbagai daerah.
Di sisi lain, ruang partisipasi pemuda dalam demokrasi juga perlu diperkuat. Pemuda harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik, pengawasan pembangunan, pendidikan politik hingga proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.
“Pemuda merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan. Negara perlu menyediakan ruang partisipasi yang bermakna bagi pemuda,” ujarnya.
Subhan juga menyoroti persoalan kesenjangan kesempatan antardaerah. Menurutnya, kebijakan kepemudaan tidak boleh hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.
Pemuda di wilayah kepulauan, perbatasan, pedesaan dan kawasan tertinggal harus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan keterampilan, modal usaha, teknologi, jaringan pasar serta program pengembangan kepemimpinan.
Ia secara khusus menekankan pentingnya perhatian terhadap pemuda Maluku dan kawasan Indonesia Timur.
Potensi kelautan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya alam serta kekayaan budaya lokal, kata Subhan, harus dihubungkan dengan program pemberdayaan pemuda yang konkret dan berkelanjutan.
“Pemuda Maluku dan kawasan Indonesia Timur harus mendapatkan perhatian yang setara. Potensi yang kita miliki harus dihubungkan dengan kebijakan pemberdayaan pemuda yang konkret,” katanya.
Subhan menegaskan, jika gagasan tersebut diwujudkan, pembentukan kementerian baru harus dibarengi desain kelembagaan yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, indikator kinerja terukur dan evaluasi secara berkala.
Keberhasilan kementerian tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran ataupun banyaknya kegiatan seremonial. Ukuran utamanya harus terlihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia pemuda, terbukanya kesempatan kerja dan usaha, meningkatnya partisipasi dalam pengambilan keputusan serta lahirnya pemimpin muda yang berintegritas.
“Yang kita dorong bukan penambahan jabatan atau birokrasi semata. Kita menginginkan hadirnya institusi yang benar-benar bekerja untuk masa depan generasi muda Indonesia,” tegasnya.
Subhan berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan kajian serius pemerintah dan masuk dalam pembahasan reformasi kebijakan kepemudaan nasional.
Menurutnya, pembentukan kementerian tetap harus mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan, efektivitas anggaran, pembagian urusan pemerintahan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, momentum Hari Sumpah Pemuda dinilai menjadi waktu yang tepat untuk membuka diskusi nasional mengenai arah kebijakan kepemudaan Indonesia.
“Seratus tahun Sumpah Pemuda pada 2028 semakin dekat. Kita perlu menyiapkan langkah nyata sejak sekarang. Pemuda harus memiliki kesempatan untuk memimpin, berinovasi, membangun ekonomi, menjaga persatuan dan menentukan masa depan Indonesia. Semangat persatuan 1928 harus diterjemahkan menjadi keberpihakan kebijakan pada pemuda masa kini,” pungkas Subhan.(*)
