AkuratMaluku.com – Anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono melakukan kunjungan reses ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon, Senin (11/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan infrastruktur, pemukiman warga hingga keterbatasan anggaran daerah menjadi perhatian utama yang disoroti Senator asal Maluku itu.
Dalam dialog bersama jajaran Dinas PU Kota Ambon, Nono Sampono menyinggung persoalan ledakan jumlah penduduk di Kota Ambon yang dinilai semakin tidak terkendali dan berdampak terhadap tata ruang serta kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan ialah pembangunan pemukiman warga di kawasan Kudamati yang berada dekat tebing dan dinilai memiliki risiko bagi keselamatan masyarakat.
“Di Kota Ambon ini pertumbuhan penduduk terus meningkat. Permukiman warga juga berkembang ke daerah-daerah rawan seperti kawasan tebing di Kudamati. Di sana juga masih mengalami kesulitan air bersih dan persoalan lainnya,” kata Nono.
Ia juga menilai kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini turut berdampak terhadap pembangunan di daerah, termasuk Kota Ambon yang masih memiliki banyak persoalan mendasar yang perlu diperjuangkan di tingkat pusat.
“Banyak hal di Kota Ambon yang masih perlu diperjuangkan. Ini akan menjadi catatan penting yang nantinya saya sampaikan di Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Ambon, Melli, mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota dalam menjalankan berbagai program pembangunan infrastruktur dan penataan permukiman.
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon selama ini cukup kesulitan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena tidak masuk kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), padahal kebutuhan pembangunan di daerah cukup besar.
“Kita sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu Pemkot Ambon. Namun karena Ambon tidak masuk wilayah 3T, kita cukup kewalahan mendapatkan DAK untuk berbagai program yang dibutuhkan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 3.000 kepala keluarga yang belum memiliki septic tank komunal. Selain itu, sejumlah usulan penanganan bencana infrastruktur juga belum terealisasi, termasuk kerusakan badan jalan di kawasan Gunung yang sudah mengalami ambruk.
“Kami sudah beberapa kali mengusulkan penanganan jalan tersebut ke Jakarta dan sempat masuk tahap proses. Namun ketika terjadi bencana besar di Aceh dan Sumatera, usulan itu kembali tertunda,” katanya.(*)
