AkuratMaluku.com – Sebanyak 45 guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diduga menjadi korban praktik percaloan kenaikan pangkat dengan total uang yang disetorkan mencapai Rp74,7 juta. Kasus ini terungkap setelah Inspektorat Kota Ambon menemukan 45 Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang tidak dilengkapi Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dua ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) turut disebut dalam hasil pemeriksaan tersebut.
Temuan ini membuka persoalan serius dalam tata kelola administrasi kepegawaian Pemkot Ambon. Sebab, pengurusan kenaikan pangkat yang seharusnya melalui prosedur resmi justru diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memperoleh uang dari para guru.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, ditemukan indikasi penyimpangan administrasi yang melibatkan seorang pihak non-ASN dan dua ASN yang memiliki keterkaitan dengan proses kepegawaian.
Hasil penelusuran Inspektorat menunjukkan, rangkaian aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak November 2025. Komunikasi melalui aplikasi WhatsApp pada 7 November 2025 menjadi salah satu titik awal yang ditemukan dalam pemeriksaan.
Aktivitas kemudian berlanjut pada Januari hingga Maret 2026. Seorang perempuan berinisial GOKS mendatangi sejumlah sekolah dan menawarkan bantuan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Untuk meyakinkan para guru, GOKS diduga menggunakan seragam atau atribut ASN. Ia juga membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan.
Namun, berdasarkan penelusuran Inspektorat, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.
Dari penawaran pendampingan administrasi, aktivitas GOKS diduga berkembang hingga menyentuh pengurusan kenaikan pangkat.
Para guru kemudian diminta memberikan akses akun MyASN, termasuk username, kata sandi, dan kode akses. Akun tersebut diduga digunakan untuk membuka serta melakukan perubahan terhadap data kepegawaian, termasuk penyusunan penetapan angka kredit secara manual.
Penggunaan akun pribadi ASN untuk proses yang tidak sesuai mekanisme resmi menjadi salah satu temuan yang mendapat perhatian Inspektorat.
Selain GOKS, hasil pemeriksaan Inspektorat turut mengidentifikasi dua ASN yang memiliki hubungan dengan rangkaian pengurusan administrasi tersebut.
Pertama, JM, seorang ASN yang sebelumnya pernah bertugas sebagai operator CASN di BKPSDM Kota Ambon.
Dalam pemeriksaan, JM diketahui menerima dan memasukkan berkas yang diserahkan GOKS serta memberikan pendampingan berkaitan dengan penetapan angka kredit.
Meski demikian, Inspektorat belum menemukan bukti bahwa JM merupakan pihak yang membuat SK kenaikan pangkat yang dinyatakan tidak sah.
Peran JM sementara dikaitkan dengan dugaan pelanggaran prosedur karena membantu proses administrasi yang tidak melalui mekanisme resmi.
Nama kedua adalah LR, ASN yang bertugas di BKPSDM Kota Ambon.
LR diduga menjadi penghubung antara GOKS, JM, dan sejumlah guru. Ia juga disebut mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.
Sementara itu, GOKS diketahui merupakan pihak non-ASN yang berstatus sebagai istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon.
Dalam rangkaian aktivitas tersebut, GOKS diduga mengumpulkan uang dari para guru, mengakses akun MyASN, membuat atau mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK yang kemudian dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki Pertek BKN.
Temuan yang menyebut dua ASN BKPSDM ini menjadi bagian penting dari pengusutan. Apalagi, BKPSDM merupakan instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon.
Kendati demikian, hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana maupun kesalahan hukum para pihak. Pembuktian lebih lanjut menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Dari pemeriksaan terhadap 45 ASN, Inspektorat mencatat total uang yang telah diserahkan untuk pengurusan kenaikan pangkat mencapai Rp74,7 juta.
Nilai tersebut menjadi salah satu fakta penting yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut pihak penerima, aliran dana, serta kemungkinan adanya pembagian keuntungan dalam praktik yang diduga berlangsung di sejumlah sekolah.
Dampaknya ternyata tidak hanya berkaitan dengan uang yang dikeluarkan para ASN.
Inspektorat juga menemukan kelebihan pembayaran gaji sementara sebesar Rp24,6 juta akibat penggunaan dokumen kenaikan pangkat yang bermasalah.
Besaran tersebut masih dalam proses penghitungan lebih lanjut untuk memastikan nilai sebenarnya.
Dengan demikian, perkara ini memiliki dua dimensi persoalan. Pertama, uang puluhan juta rupiah yang telah disetorkan para ASN dalam pengurusan kenaikan pangkat. Kedua, potensi dampak terhadap keuangan daerah akibat penggunaan SK yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Penelusuran mengenai pihak yang menikmati uang tersebut menjadi penting agar pengusutan tidak hanya berhenti pada orang-orang yang berhadapan langsung dengan para guru.
Persoalan keabsahan dokumen kenaikan pangkat semakin jelas setelah Kantor Regional IV BKN memberikan keterangan pada 15 Oktober 2026.
Dalam keterangan tersebut, BKN menyatakan tidak pernah menerbitkan Pertimbangan Teknis yang menjadi dasar penerbitan SK kenaikan pangkat bagi 45 ASN tersebut.
Artinya, dokumen yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat tidak memiliki salah satu persyaratan penting dalam proses administrasi kenaikan pangkat.
Temuan lainnya, terdapat ASN yang ternyata memiliki dua dokumen SK berbeda. Satu merupakan SK yang diduga tidak sah, sementara dokumen lainnya diterbitkan melalui prosedur resmi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana dokumen tanpa Pertek BKN dapat beredar dan digunakan dalam administrasi kepegawaian.
Termasuk bagaimana proses verifikasi internal berjalan sehingga dokumen tersebut dapat menimbulkan konsekuensi terhadap penyesuaian pembayaran gaji.
Persoalan ini sekaligus menempatkan sistem pengawasan dan pengendalian administrasi BKPSDM dalam sorotan.
Bodewin Siapkan Dokumen untuk Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Inspektorat Kota Ambon telah menyusun sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Perbaikan yang disarankan mencakup penguatan pengawasan administrasi kepegawaian, sosialisasi prosedur kenaikan pangkat, pengamanan akses akun MyASN, serta pemeriksaan terhadap seluruh SK yang diduga bermasalah.
Inspektorat juga merekomendasikan pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran oleh pihak terkait.
Selain langkah administratif, perkara ini juga berpeluang diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Wali Kota Bodewin M. Wattimena telah menginstruksikan bagian hukum agar membawa hasil pemeriksaan Inspektorat, termasuk dokumen SK asli dan SK yang diduga palsu, kepada aparat penegak hukum.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka lebih jauh rangkaian peristiwa, mulai dari proses pengumpulan uang, pembuatan dokumen, penggunaan akses sistem kepegawaian, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Bodewin menegaskan, hasil pemeriksaan Inspektorat masih merupakan temuan awal. Karena itu, penentuan unsur pidana, penetapan tersangka, maupun pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Terungkapnya dugaan praktik percaloan kenaikan pangkat yang melibatkan 45 ASN ini menjadi persoalan serius bagi penyelenggaraan birokrasi di Kota Ambon.
Ada sejumlah hal mendasar yang kini membutuhkan penjelasan terbuka. Mulai dari aliran uang Rp74,7 juta, proses penerbitan 45 SK tanpa Pertek BKN, hingga dugaan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan lingkungan BKPSDM.
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana pihak non-ASN dapat menawarkan jasa pengurusan administrasi kepegawaian dengan membawa surat tugas yang menurut hasil pemeriksaan tidak pernah diterbitkan Dinas Pendidikan.
Begitu pula dengan akses akun MyASN milik para guru yang diduga digunakan untuk mengubah data kepegawaian. Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan akses tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Pemkot Ambon juga perlu memastikan nasib 45 ASN yang telah menyerahkan uang dalam pengurusan kenaikan pangkat tersebut. Jangan sampai mereka justru menanggung konsekuensi administratif maupun finansial akibat dokumen yang diduga tidak sah.
Di sisi lain, pengusutan harus mampu menjawab siapa yang bertanggung jawab atas peredaran dokumen tersebut dan bagaimana uang para ASN berpindah tangan.
Publik kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar kesalahan pengurusan dokumen kepegawaian. Dugaan praktik percaloan yang melibatkan puluhan ASN, penggunaan akses akun pribadi, serta munculnya SK tanpa Pertek BKN menyangkut integritas sistem birokrasi Pemerintah Kota Ambon.
Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh diperlukan agar perkara ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, sementara pertanyaan mengenai aliran uang dan tanggung jawab setiap pihak belum terjawab.(*)
