AkuratMaluku.com – Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah sama saja dengan membunuh semangat otonomi yang menjadi roh reformasi. Ia menyebut, pemotongan itu bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi juga bentuk kemunduran dalam pemberdayaan daerah.
Menurut Benhur, daerah kini dipaksa berjalan dengan tangan terikat karena sebagian besar ruang fiskal telah ditarik kembali ke pusat. “Kalau semua ditarik ke kementerian, bagaimana kepala daerah mau berinovasi? Ini bukan sekadar pemotongan, tapi pemangkasan kemandirian,” ujarnya di Ambon, Senin (13/10/25).
Benhur menilai, praktik semacam ini bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diperjuangkan sejak reformasi. Ia berharap, kunjungan Wakil Presiden ke Maluku tidak sebatas seremoni, melainkan menjadi momentum untuk mengembalikan keseimbangan hubungan pusat dan daerah.
“Wapres harus datang membawa solusi, bukan sekadar pidato. Dengarlah aspirasi dari daerah yang kini berjuang mempertahankan hak otonominya,” tegas Benhur.(*)
