AkuratMaluku.com – Anggota DPD RI, Nono Sampono melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah di Kota Masohi, Rabu (6/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan transportasi darat, laut hingga udara menjadi perhatian utama yang disampaikan kepada Senator asal Maluku itu.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Ali Nurlette, memaparkan sejumlah persoalan krusial yang hingga kini masih dihadapi daerah, terutama keterbatasan anggaran untuk peningkatan infrastruktur transportasi. Menurutnya, enam pelabuhan penyeberangan yang dimiliki Kabupaten Maluku Tengah sebagian besar sudah berusia puluhan tahun dan belum mampu direhabilitasi maupun ditingkatkan kapasitasnya.
Beberapa pelabuhan penyeberangan yang menjadi perhatian di antaranya berada di Waai, Wai Umeputih, Nusalaut dan Inamarina. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah disebut terus berupaya membuka akses transportasi baru demi mendukung konektivitas antarwilayah.
“Beberapa waktu lalu Bupati sudah membuat terobosan dengan membuka tiga lintasan baru. Salah satunya direncanakan beroperasi pada 2027, yakni lintasan Seram Utara Barat menuju Olong Sawai. Selain itu juga dibuka jalur Inamarina–Banda serta Seram Bagian Barat menuju Pulau Kelang,” ujar Ali.
Menurutnya, pembukaan lintasan tersebut penting untuk memperlancar distribusi logistik sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain transportasi laut, Dishub Maluku Tengah juga menyoroti persoalan pengembangan bandara di Amahai dan Wahai yang hingga kini masih terkendala status lahan. Untuk Bandara Amahai, persoalan muncul akibat sistem kontrak lahan antara pihak bandara dan AURI yang belum terselesaikan.
“Persoalan pembebasan lahan sudah berkali-kali dibahas, tetapi terkendala kemampuan anggaran daerah,” ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi pada Bandara Wahai yang belum dapat dikembangkan karena persoalan status tanah. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih persoalan tersebut agar pengembangan bandara dapat segera dilakukan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nono Sampono menegaskan pentingnya pembangunan sistem transportasi terintegrasi di Maluku, terutama jalur penerbangan yang dapat memangkas waktu tempuh menuju kawasan potensial seperti Banda Neira sebagai destinasi wisata premium.
Ia bahkan menilai, apabila Maluku memiliki pelabuhan udara terpadu yang mampu didarati pesawat berbadan besar, maka dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga pelayanan transportasi masyarakat hingga penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau ada pelabuhan terpadu di Maluku, maka pesawat berbadan besar bisa landing di Maluku. Ini juga akan berdampak pada pelayanan haji,” kata Nono.
Ia memastikan seluruh aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan Dinas Perhubungan Maluku Tengah akan dibawa ke Jakarta untuk diperjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bandara Amahai beserta sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.(*)
