AkuratMaluku.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan arah politik partai dalam lima tahun ke depan akan berfokus pada pembangunan berbasis kedaulatan maritim. Langkah ini dinilai selaras dengan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 93 persen wilayah laut dan hanya 7 persen daratan.
Benhur menilai paradigma pembangunan nasional selama ini masih bertumpu pada wawasan kontinental, seakan-akan Indonesia adalah negara daratan. Padahal, ujar dia, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang semestinya menempatkan laut sebagai pusat perencanaan pembangunan.
“Maluku harus memanfaatkan potensi laut untuk membangun kemandirian ekonomi. Jangan selamanya tangan terbuka ke pusat, sementara kita punya kekuatan lokal yang bisa diberdayakan,” kata Benhur dalam konfrensi pers yang berlangsung di marka DPD PDIP Maluku, Karang Panjang Ambon, Senin (3/11/25)
Menurut dia, sikap politik PDIP Maluku akan menjadi panduan fraksi di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dalam memperjuangkan kebijakan anggaran dan pembangunan yang terintegrasi dengan konsep kedaulatan maritim. Seluruh sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi, didorong untuk dirancang berbasis laut.
Benhur mencontohkan layanan kesehatan yang belum menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah 3T. “Pembangunan kesehatan harus mempertimbangkan kondisi geografis. Pelayanan harus hadir di laut, bukan hanya di darat,” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku untuk pendidikan dan infrastruktur. Ia menegaskan perlunya model pendidikan yang memanfaatkan potensi kelautan, serta pembangunan konektivitas antarpulau yang efektif, terjangkau, dan cepat guna mendukung mobilitas warga.
Benhur menyimpulkan bahwa perubahan paradigma pembangunan mutlak dilakukan. “Saatnya membangun Maluku dari laut. Darat adalah penopang, tetapi pusat kemajuan kita ada di laut,” ucapnya. PDIP Maluku bertekad menjadikan konsep ini sebagai jalan kerakyatan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Maluku.(*)
