AkuratMaluku.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2024–2029 resmi digelar di Swissbel Hotel pada Kamis (25/7/25). Dalam forum penting yang turut disiarkan secara nasional ini, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengundang secara khusus Anggota Komite II DPD RI, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, untuk menghadiri dan memberi pandangan strategis terhadap arah pembangunan Maluku ke depan.
Musrenbang kali ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam keterangannya, Nono Sampono menegaskan bahwa agenda pembangunan di Maluku harus dikonsolidasikan secara menyeluruh dengan kebijakan pusat agar tujuan besar Indonesia di usia satu abad merdeka dapat tercapai.
“Saya diundang langsung oleh Gubernur Maluku, Pak Hendrik, untuk hadir dalam pembukaan Musrenbang jangka menengah ini. Ini penting karena menjadi landasan menuju Indonesia Emas 2045. Di sini kita memastikan adanya sinkronisasi antara visi-misi pusat dengan program prioritas daerah,” ungkap Nono, Jumat (25/725).
Senator Maluku ini menyoroti pentingnya penyatuan arah pembangunan antara pusat dan daerah agar tidak lagi terjadi perbedaan prioritas. Dalam forum itu, sejumlah perwakilan dari kementerian juga hadir, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, yang memberikan masukan terkait penguatan perencanaan lintas sektor dan wilayah.
“Kita tidak ingin pusat bicara A, daerah bicara B. Ini saatnya duduk bersama, menyatukan peta jalan. Maluku harus selaras dengan program nasional, baik dalam sektor ekonomi, konservasi, hingga pengembangan energi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya diminta secara protokoler untuk memukul gong pembukaan Musrenbang mewakili pemerintah pusat, mengingat posisi anggota DPD yang setingkat dengan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010.
Menurut Nono Sampono, Musrenbang kali ini telah cukup lengkap dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan. Ia menyebut setidaknya ada lima skala prioritas dalam agenda konservasi daerah, serta tujuh hingga sembilan sektor utama pembangunan yang disusun secara sistematis.
“Sektor prioritas seperti pariwisata sudah mendapat penekanan utama. Termasuk juga proyek strategis nasional seperti pengembangan Blok Masela. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan rencana pusat,” ujar Nono.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian dengan kondisi fiskal nasional saat ini. Pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran secara ketat akibat tantangan global, mulai dari fluktuasi harga minyak hingga dampak konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan krisis Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas jalur logistik dan nilai tukar rupiah.
“Situasi global sedang tidak stabil. Rupiah bisa terdampak karena kita masih bergantung pada impor energi. Jadi, efisiensi dan pengaturan prioritas mutlak dilakukan. Anggaran terbatas harus diarahkan ke sektor yang paling berdampak,” paparnya.
Dalam forum Musrenbang ini, Nono juga menyoroti peran strategis Gubernur Maluku sebagai titik sentral antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, posisi gubernur sangat penting sebagai pemegang kendali atas jalannya rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Gubernur bukan hanya kepala daerah, tapi juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dengan pemahaman dan pengalaman Pak Hendrik sebagai mantan anggota DPR RI, saya yakin beliau bisa memimpin sinkronisasi ini dengan baik,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Nono Sampono berharap Musrenbang kali ini tidak hanya menjadi seremoni rutin, tetapi benar-benar menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan pembangunan Maluku yang inklusif, strategis, dan terarah menuju 2045.
“Yang penting sekarang, semua stakeholder memahami arah besar ini. Dengan sinergi, kontrol, dan eksekusi yang baik, Maluku bisa menjadi bagian penting dari peta besar Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Musrenbang Provinsi Maluku tahun ini menjadi salah satu agenda pembangunan terpenting di kawasan timur Indonesia. Kehadiran tokoh nasional seperti Nono Sampono memberi sinyal kuat bahwa pembangunan Maluku bukan sekadar janji politik, tetapi bagian dari misi besar kebangsaan yang harus diwujudkan bersama.(***)
