AkuratMaluku.com – Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, mengatakan, perjalanan hidup sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak lebih dari kelanjutan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Setelah mengabdi lebih dari 40 tahun di dunia militer, ia kini memaknai kiprahnya di politik sebagai bentuk pengabdian dengan orientasi yang berbeda, dari daerah untuk kepentingan negara.
“Jadi begini, menjadi anggota DPD RI adalah kelanjutan dari pengabdian saya. Saya sudah terlanjur menjalani hidup sebagai prajurit selama 36 tahun, ditambah 4 tahun di Akademi Militer. Itu 40 tahun penuh pengabdian dengan orientasi untuk kepentingan negara. Setelah pensiun, saya melanjutkan pengabdian lewat DPD, tapi kali ini orientasinya dari daerah untuk kepentingan negara,” ujar Nono, Minggu (17/8/25).
Nono mengingatkan, kiprahnya bagi Maluku sudah dimulai jauh sebelum dirinya menjadi anggota DPD RI. Ia mencontohkan perannya pada masa konflik sosial di Maluku akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Saat itu, ia menjadi bagian dari Tim 18 yang berbulan-bulan bertugas untuk mendorong perdamaian.
“Masyarakat Maluku tentu masih ingat, kami hadir bersama Tim 18. Marinir juga saya bawa ke sini untuk melakukan pengamanan. Itu semua bagian dari pengabdian saya sebagai prajurit. Bahkan di balik layar, saya ikut mendorong percepatan perdamaian, salah satunya melalui agenda pemekaran wilayah, Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke Pak Abdullah Vanath, beliau Saksi dalam perjuangan pemekaran itu, ” katanya.
Sebagai pejabat tinggi TNI kala itu, Nono memiliki akses langsung ke presiden dan wakil presiden (Gusdur – Megawati) . Ia terlibat dalam pertemuan penting yang membahas pemekaran wilayah di Maluku, diantaranya yakni Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat. “Saya bahkan mengajak Ibu Megawati yang saat itu masih wakil presiden untuk melihat langsung Maluku. Kami pergi ke Dobo, bahkan sampai ke Papua. Itu langkah nyata mempercepat pemulihan,” ujarnya.
Tidak berhenti di dalam negeri, Nono juga berperan menjembatani komunikasi dengan diaspora Maluku di Belanda. Ia mengaku kerap memanfaatkan kesempatan kunjungan ke luar negeri untuk bertemu dengan masyarakat Maluku di perantauan. “Saya ajak mereka bicara, mendengar aspirasi mereka, dan menghubungkannya dengan pemerintah. Itu semua bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai putra daerah,” ucapnya.
Kini, setelah tiga kali dipercaya masyarakat Maluku menjadi anggota DPD RI, Nono menilai kepercayaan itu adalah bukti nyata penerimaan masyarakat atas kiprahnya. Ia bahkan pernah dipercaya menjadi pimpinan DPD RI dalam dua periode sebelumnya.
“Kalau memang saya tidak dianggap berbuat untuk Maluku, mustahil saya bisa terpilih tiga kali. Itu bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan. Jadi kalau ada pihak yang meragukan keberadaan saya, saya kira itu tidak tepat,” tegasnya.
Bagi Nono, keberadaannya di DPD RI hanyalah perpanjangan dari semangat yang sama seperti saat masih berseragam. Jika dahulu ia mengabdi untuk kepentingan negara yang kemudian menjangkau daerah, kini ia mengabdi dari kepentingan daerah untuk kebaikan bangsa.
“Inilah kelanjutan dari jalan hidup saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa Maluku dan daerah-daerah lain yang saya wakili tetap mendapat perhatian yang layak. Itu saja,” katanya menutup percakapan.(***)
