AkuratMaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, secara tegas meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath agar memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah di Maluku.
Permintaan itu disampaikan Mumin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku terkait penyampaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 yang berlangsung pada Selasa (5/8/25)
Dalam pandangannya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dialami masyarakat di sejumlah kabupaten/kota, termasuk kondisi ekstrem geografis dan minimnya infrastruktur transportasi.
“Realitas hari ini menunjukan bahwa meski kita akan merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi sebagian masyarakat di Seram Bagian Barat (SBB) dan wilayah lain masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan,” kata Refra.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jembatan yang rusak parah di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Menurutnya, jembatan yang menjadi akses vital masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan penanganan segera.
Tak hanya itu, Mumin juga menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya warga Benjina, yang membutuhkan sarana transportasi layak guna menunjang kehidupan dan pembangunan di daerah mereka.
“Maluku adalah provinsi geografis. Dari Kabupaten Aru, masyarakat Benjina sangat membutuhkan atensi pemerintah terhadap akses transportasi yang memadai, agar peradaban masyarakat bisa berkembang lebih baik,” ujarnya.
Mumin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku itu menegaskan bahwa kondisi transportasi di Maluku Barat Daya (MBD) bahkan lebih parah. Dalam kunjungan kerjanya ke MBD, ia menemukan bahwa tidak ada akses transportasi darat, danau maupun laut yang memadai.
“Kami sudah berkoordinasi dan menyampaikan hal ini kepada pihak ASDP terkait kebutuhan transportasi ferry, namun hingga hari ini belum ada tanggapan serius,” ungkapnya.
Mumin berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah-langkah konkret dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas dalam kebijakan RPJMD mendatang.
“Transportasi orang dan barang yang efisien dan efektif sangat menentukan kemajuan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan yang terukur,” pungkasnya.(***)
