AkuratMaluku.com – Persoalan layanan kesehatan dan ancaman abrasi pantai kembali mencuat di Kecamatan Amalatu dan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Komisi I, Ismail Marasabessy, menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menjamin pelayanan publik dan perlindungan aset masyarakat.
Saat melakukan reses di Negeri Rumahkay serta desa-desa sekitar seperti Latu dan Hualoi, Marasabessy menemukan keluhan terkait pemanfaatan fasilitas kesehatan. Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) di Negeri Rumahkay, yang seharusnya melayani masyarakat, kini digunakan oleh Polsek Amalatu.
“Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya diperuntukkan bagi layanan kesehatan masyarakat,” kata Marasabessy di Ambon, Selasa (16/9/25).
Menurut dia, jika gedung itu tetap digunakan pihak kepolisian, maka pemerintah daerah harus segera membangun fasilitas pengganti agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Ia juga menyinggung kondisi gedung Polsek di Desa Latu yang hingga kini belum difungsikan kembali.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Polres SBB, dan Polda Maluku,” tegasnya.
Selain fasilitas kesehatan, Marasabessy juga menyoroti ancaman abrasi pantai dan banjir rob yang mulai merusak infrastruktur pendidikan di kawasan pesisir, terutama di Negeri Rumahkay. Sekolah-sekolah yang berada dekat garis pantai kini terancam oleh abrasi.
“Dibutuhkan penanganan cepat, seperti pembangunan tanggul penahan atau relokasi fasilitas pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap temuan dan aspirasi masyarakat selama masa reses ini dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama instansi terkait, sehingga warga Amalatu dan Kairatu memperoleh pelayanan publik yang memadai sekaligus perlindungan terhadap aset vital mereka.(*)
