AkuratMaluku.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra strategis guna membahas penanganan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Maluku. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Maluku, Rabu (6/8/2025), turut dihadiri perwakilan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku.
Rapat ini difokuskan untuk mengevaluasi penanganan infrastruktur yang terdampak bencana alam, terutama sungai, jembatan, dan ruas jalan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi III, Mumin Refra, yang memimpin langsung jalannya rapat, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mempercepat proses rehabilitasi dan mitigasi bencana.
“Yang pertama kita bahas adalah penanganan Sungai Wayari. Lalu jembatan Kawanua di Seram Bagian Selatan, kemudian Kali Waiama, dan satu lagi di wilayah Seram Bagian Barat. Semua itu harus ditangani cepat agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegas Mumin.
Ia mengatakan, kerusakan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor harus segera ditangani agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga. Menurutnya, kerusakan pada sungai dan jembatan sangat krusial, karena dapat memutus akses vital antarwilayah jika tidak segera ditangani.
Mumin juga menyoroti beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian Komisi III, di antaranya ruas jalan di wilayah Tepa Kabupaten Maluku Barat Daya , Maluku Tengah, dan Kota Ambon, khususnya akses menuju Kecamatan Nusaniwe yang dinilai masih minim perhatian. Ia menilai bahwa lokasi-lokasi tersebut strategis karena menjadi jalur utama masyarakat dan juga kawasan pengembangan pariwisata.
“Perubahan kondisi alam yang semakin ekstrem mengharuskan kita sigap. Kami juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memperparah kondisi lingkungan,” tambahnya.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan identifikasi menyeluruh atas persoalan yang ada di lapangan. Hal ini penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan tidak menimbulkan efek domino terhadap lingkungan sekitar.
Sebagai bentuk keseriusan Komisi III dalam menyikapi persoalan ini, Mumin menyebut pihaknya akan segera melakukan kunjungan langsung (on the spot) ke sejumlah lokasi yang dilaporkan terdampak cukup parah.
“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menjadwalkan kunjungan ke wilayah-wilayah terdampak seperti Seram Barat, Seram Selatan, dan Seram Utara. Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan lisan atau informasi dari media sosial,” ujar Mumin.
Menurutnya, kehadiran langsung wakil rakyat di lokasi bencana adalah bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada masyarakat.
“Negara harus hadir. Kami harus melihat langsung kondisi di lapangan agar tahu tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan,” pungkasnya.(***)
