AkuratMaluku.com – DPRD Maluku menilai persoalan serapan gabah oleh Bulog hanyalah bagian kecil dari persoalan besar yang sedang dihadapi Maluku, yakni lemahnya infrastruktur dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari harga gabah dan serapan hasil panen. Menurutnya, rantai produksi harus dipandang secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit, pupuk, irigasi, hingga fasilitas pasca panen.
“Kalau irigasi tidak berfungsi, kalau bendungan tidak tuntas, kalau pupuk terlambat, maka serapan gabah pun akan tetap bermasalah. Ini soal hulu ke hilir, bukan sekadar harga,” ujar Irawadi di Ambon, Senin (29/9/2025).
Ia mengkritisi pengurangan anggaran 2025 yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Padahal, menurutnya, Maluku masih sangat bergantung pada impor beras dari luar daerah akibat keterbatasan produksi lokal.
Di sisi lain, DPRD mendukung rencana Bulog membangun gudang baru di Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Tanimbar (KKT). Fasilitas ini diyakini bisa memperpendek rantai distribusi dan mengurangi biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat.
“Distribusi pangan kita sering terhambat jarak dan cuaca. Kalau gudang diperbanyak, jalur distribusi bisa lebih cepat dan stabil,” tambahnya.
Dengan kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan, Irawadi menilai pembangunan infrastruktur pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah. “Kalau ini tidak dibenahi, masalah gabah akan terus berulang,” pungkasnya.(*)
