AkuratMaluku.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendesak pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dengan kondisi geografis dan kebutuhan daerah kepulauan, khususnya Maluku dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Desakan tersebut disampaikan Vanath dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO) di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, Vanath mengingatkan bahwa kebijakan pelayanan kesehatan nasional tidak bisa dirancang menggunakan pendekatan seragam. Sebab, karakteristik geografis setiap daerah memiliki tantangan berbeda, terutama wilayah kepulauan seperti Maluku.
Menurutnya, pemerataan pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan ketersediaan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, dibutuhkan ekosistem pendukung berupa transportasi, infrastruktur jalan, serta aksesibilitas antarpulau.
“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Vanath.
Ia juga menilai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu pembiayaan pengobatan yang membutuhkan biaya besar.
Vanath mengaku kerap mengingatkan masyarakat agar memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, biaya pengobatan dapat menjadi beban berat apabila seluruhnya harus ditanggung secara mandiri.

“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.
Ia bahkan menceritakan pengalaman ketika sejumlah warga membutuhkan penanganan medis di Ambon. Dalam beberapa kasus, pemerintah maupun pihak lain telah berupaya membantu pembiayaan pengobatan. Namun, setelah ditelusuri, pasien ternyata telah memiliki kepesertaan BPJS sehingga biaya pelayanan yang dijamin dapat ditanggung melalui program tersebut.
Meski mengapresiasi manfaat BPJS Kesehatan, Vanath mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi persoalan serius, terutama keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan pembiayaan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga menyangkut operasional fasilitas pelayanan, ketersediaan sarana prasarana, serta kebutuhan rumah sakit dan puskesmas.
Ia mengungkapkan, sekitar dua bulan sebelumnya, dirinya menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD mengenai kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan di Maluku.
Menghadapi persoalan tersebut, Vanath mengatakan dirinya mengambil tanggung jawab sebagai pimpinan daerah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media, sehingga jajaran teknis dapat lebih berkonsentrasi menjaga keberlangsungan pelayanan.
“Saya secara teknis tidak tahu bagaimana menangani semuanya, tetapi sebagai pimpinan saya mau mengambil alih pemberitaan publik itu. Supaya Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit tidak harus menghabiskan energi untuk berhadapan dengan pemberitaan, karena yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Transportasi Medis Jadi Persoalan
Selain pembiayaan, Vanath turut menyoroti persoalan transportasi medis yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah kepulauan.
Menurutnya, bantuan sarana transportasi dari pemerintah pusat harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan operasional daerah penerima.
Ia mencontohkan, pengadaan kapal dengan teknologi mesin tertentu belum tentu efektif apabila tidak didukung ketersediaan bahan bakar di wilayah tujuan.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, Vanath menemukan sejumlah bantuan kapal bermesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan bahan bakar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan model transportasi laut dari negara lain yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, salah satunya Thailand.
Vanath mencontohkan penggunaan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat serta desain yang memungkinkan kapal menjangkau lokasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keberadaan pelabuhan.
“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” katanya.
Menurut Vanath, model transportasi semacam itu dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pelayanan rujukan medis bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil.
Dengan dukungan sarana transportasi yang sesuai, pasien yang membutuhkan penanganan medis dapat lebih mudah dijangkau tanpa harus sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dermaga.
Ia juga mengingatkan agar pengadaan speedboat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan tidak sekadar berorientasi pada penyaluran bantuan. Pemerintah harus memastikan sarana tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan.
Jangan Gunakan Standar Jawa untuk Maluku
Lebih jauh, Vanath meminta pemerintah pusat membuka ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merancang program kesehatan nasional.
Ia menilai pendekatan pembangunan yang dirancang berdasarkan karakteristik wilayah kontinental seperti Jawa tidak bisa langsung diterapkan di Maluku tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, keterbatasan akses, dan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Menurutnya, kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah berpotensi membuat anggaran pemerintah tidak digunakan secara efektif.
“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program Universal Health Coverage tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.
Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan setiap warga, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan wilayah 3T, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Bagi Maluku, pemerataan layanan kesehatan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menjamin pembiayaan pengobatan, tetapi juga memperhatikan ketersediaan fasilitas, tenaga medis, transportasi rujukan, dan kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan.
Melalui forum nasional tersebut, Vanath berharap masukan pemerintah daerah kepulauan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan nasional, sehingga pelaksanaan UHC benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (*)









