AkuratMaluku.com – Maluku ingin membangun ikatan yang lebih kuat dengan setiap pemimpin yang datang dan mengabdi di daerah ini. Bukan hanya melalui hubungan kedinasan, tetapi juga lewat pengakuan adat yang dapat melekat sepanjang perjalanan pengabdian mereka, bahkan ketika kelak menduduki jabatan strategis di tingkat nasional.
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat menghadiri pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Vanath secara khusus meminta Majelis Latupati Maluku merancang mekanisme pengukuhan bagi setiap pimpinan TNI, Polri, serta pejabat pemerintahan sipil yang mendapat penugasan di Maluku agar diakui sebagai anak adat masyarakat Maluku.
Menurutnya, para pemimpin yang bertugas di Maluku, meskipun berasal dari daerah lain, memiliki peran penting dalam mengurus dan melayani masyarakat. Karena itu, hubungan mereka dengan daerah ini perlu dibangun lebih dalam melalui pendekatan budaya dan ikatan persaudaraan adat.
Ia menilai, nilai-nilai adat Maluku memiliki ruang untuk merangkul siapa saja yang datang dengan tanggung jawab mengabdi kepada masyarakat.
Vanath bahkan mengusulkan agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana organisasi, melainkan diperjuangkan menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi Maluku.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.
Namun, Vanath mengingatkan bahwa pengakuan adat tersebut tidak boleh hanya diwujudkan melalui seremoni atau pemberian atribut tradisional.
Ia menginginkan adanya dokumen resmi berupa sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani sebagai bukti pengakuan. Dengan begitu, status sebagai anak adat Maluku memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup para pemimpin yang pernah bertugas di daerah ini.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” tegas Vanath.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, ia meminta Majelis Latupati menyusun mekanisme, tata cara, serta ketentuan adat yang jelas. Termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri maupun pejabat sipil yang akan dikukuhkan.
Vanath berharap, langkah ini dapat memperluas jaringan persaudaraan Maluku dengan para pemimpin yang pernah mengabdikan diri di daerah tersebut. Ikatan emosional dan historis yang terbentuk diharapkan tetap terpelihara meskipun mereka telah menyelesaikan tugas dan berpindah ke daerah lain.
Dalam kesempatan itu, Vanath juga menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda kedinasan di Namlea sebelum bertolak ke Jakarta.
Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati Maluku yang baru dikukuhkan. Ia juga memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi dalam menjalankan organisasi.
“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ujarnya.
Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031.
Dalam keputusan tersebut, Reza Valdo Maspaitella ditetapkan sebagai Ketua Umum Majelis Latupati Maluku, sedangkan Salhana Pelu dipercaya menjabat Sekretaris Umum.Vanath bersama Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi serta memperkuat peran lembaga adat dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku. (*)
