AkuratMaluku.com – Anggota DPD RI, Nono Sampono menerima berbagai aspirasi saat melakukan kunjungan reses di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pertemuan bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah, persoalan minimnya tenaga dokter hewan menjadi keluhan utama yang disampaikan jajaran dinas setempat.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (6/5/2026), itu dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Jhon Arter Hery Wattimena bersama para kepala bidang dan staf teknis.
Dalam dialog tersebut, pihak dinas menegaskan bahwa kebutuhan tenaga dokter hewan di Maluku Tengah sudah sangat mendesak. Kondisi ini dinilai mempengaruhi pelayanan kesehatan hewan, penanganan penyakit ternak, hingga pengembangan sektor peternakan di daerah yang memiliki populasi ternak cukup besar tersebut.
“Kami sangat kekurangan dokter hewan. Program terkait inseminasi buatan dan pengembangan ternak juga mengalami banyak kendala karena keterbatasan petugas serta sarana pendukung,” ungkap Kepala Bidang Peternakan dalam pertemuan itu.
Disebutkan, program SDG terkait pengembangan dan perkawinan silang ternak yang sempat berjalan pada 2024 kini tidak lagi berlanjut hingga 2025. Selain itu, rumah potong hewan (RPH) unggas sudah tidak tersedia, sementara RPH sapi hanya tersisa satu unit dan dinilai masih jauh dari kebutuhan pelayanan.
Data Dinas Perkebunan dan Peternakan mencatat populasi sapi di Kabupaten Maluku Tengah mencapai 28.342 ekor. Namun tingginya populasi ternak belum didukung sumber daya manusia yang memadai, termasuk tenaga sertifikasi kesehatan hewan dan petugas inseminator.
Pihak dinas juga mengeluhkan minimnya dukungan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bantuan obat-obatan hewan serta sarana dan prasarana peternakan disebut hampir tidak pernah diterima dalam beberapa tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, pola pemeliharaan ternak yang masih dilepas bebas turut menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian penyakit hewan menular. Kondisi tersebut menyulitkan petugas saat melakukan penanganan maupun vaksinasi.
Persoalan rabies turut menjadi perhatian serius. Data dinas menunjukkan populasi anjing mencapai 72.408 ekor, dengan tingkat penyebaran rabies yang disebut telah melebihi 50 persen di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Saparua dan Kota Masohi. Bahkan, kasus rabies dilaporkan telah menyebabkan korban jiwa.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah melakukan vaksinasi rabies di sejumlah wilayah seperti Negeri Waai dan Negeri Suli yang menjadi daerah basis penyebaran rabies.
Sementara itu, Senator asal Maluku, Nono Sampono menyatakan akan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut di tingkat pusat. Menurutnya, sektor peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor peternakan. Namun memang masih terkendala sumber daya manusia dan sarana pendukung. Aspirasi ini akan kami coba perjuangkan di Jakarta,” ujar Nono.
Ia menambahkan, kebutuhan daging sapi di Indonesia masih banyak bergantung pada impor dari luar negeri seperti Australia dan Selandia Baru. Karena itu, daerah dengan potensi peternakan seperti Maluku Tengah perlu mendapat perhatian serius agar mampu meningkatkan produksi ternak secara mandiri.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Maluku Tengah berharap pemerintah pusat dapat membantu menghadirkan tenaga dokter hewan, petugas inseminator, tenaga medis peternakan, hingga dukungan vaksinasi massal untuk menekan penyebaran penyakit hewan yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.(*)
