AkuratMaluku.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Maluku dengan tema “Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mendorong Peningkatan UMKM Menuju Maluku Sejahtera”, di Ambon, Kamis (21/8/25).
Dalam sambutannya, Abdullah menegaskan pentingnya peran pengusaha perempuan dalam memperkuat fondasi ekonomi Maluku. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya ditopang pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dengan sektor swasta, khususnya para pelaku UMKM.
“Maluku ini tidak bisa dibangun seorang diri oleh gubernur dan wakil gubernur saja. IWAPI hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Saya sendiri meski seorang politisi, pada dasarnya adalah pengusaha dan petani. Karena itu saya percaya UMKM dan dunia usaha adalah kunci kesejahteraan Maluku,” ujar Abdullah.
Ia menyinggung langkah IWAPI di tingkat nasional yang telah cepat memposisikan diri di forum internasional, termasuk dalam jejaring ekonomi global seperti BRICS. Menurut dia, langkah tersebut membuka peluang besar bagi pengusaha perempuan Indonesia untuk memperluas pasar. “Tantangannya adalah produk apa yang bisa dihasilkan dan dipasarkan. Jejaringnya sudah dibuka, tinggal kesiapan kita,” kata Abdullah.
Abdullah juga menyoroti peluang perdagangan lintas batas dengan Timor Leste yang baru-baru ini resmi dibuka di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Menurut dia, akses legal perdagangan lintas negara itu membuka peluang baru bagi UMKM lokal. “Sekarang sudah ada lima titik lintas batas resmi. Artinya, perdagangan yang tadinya ilegal kini sah secara hukum. Ini kesempatan bagi pengusaha Maluku untuk memperluas pasar,” ujarnya.
Lebih jauh, Abdullah menyinggung potensi sumber daya Maluku, mulai dari pala, kenari, hingga udang, yang menurut dia belum dikelola secara maksimal. Ia mencontohkan, setiap hari kebunnya menghasilkan ribuan butir pala, namun sebagian besar terbuang karena keterbatasan pengolahan. “Saya tawarkan IWAPI mengambil segmen ini. Kita bisa tingkatkan nilai tambah produk, dari industri rumah tangga menjadi industri besar, sehingga bisa masuk ke pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Abdullah juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai fondasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Tidak ada orang yang mau menaruh modal di tempat yang tidak aman. Karena itu, IWAPI juga harus berperan menjaga suasana kondusif,” katanya.
Ketua Umum DPP IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, yang hadir langsung di Ambon, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurut dia, IWAPI yang berdiri sejak 1975 kini telah berusia 50 tahun dan memiliki jaringan di 36 provinsi serta perwakilan di Malaysia.
“IWAPI bukan organisasi sosial atau politik, melainkan organisasi profesi. Kami berada di bawah payung Kadin untuk sektor usaha, dan di bawah organisasi perempuan seperti Kowani. Karena itu, IWAPI selalu konsisten fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujarnya.
Dyah menambahkan, IWAPI telah dipercaya pemerintah dalam banyak program, termasuk menjadi vocal point untuk jaringan pengusaha perempuan di ASEAN, serta perwakilan dalam forum BRICS Women Business Alliance. Pada Mei lalu, IWAPI bahkan memimpin delegasi 40 pengusaha perempuan ke Moskow.
Dalam kesempatan itu, Dyah juga mengajak IWAPI Maluku untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. “Saya berharap IWAPI Maluku dapat menjadi motor penggerak UMKM, apalagi Maluku punya potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan produk unggulan lokal. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi kontribusi nyata bagi ekonomi nasional,” katanya.
Dyah juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam IWAPI. Ia meminta agar 30 persen pengurus diisi pengusaha perempuan milenial yang memahami teknologi dan memiliki ide segar. “Yang senior tetap penting, tetapi harus berpadu dengan generasi baru agar IWAPI bisa lebih inovatif dan adaptif,” ujarnya.
Ketua DPD IWAPI Maluku, Nita Bin Umar, menyampaikan bahwa Rakerda perdana ini merupakan momentum penting untuk konsolidasi organisasi. Menurut dia, IWAPI Maluku telah terbentuk di sembilan kabupaten/kota dan akan segera melantik kepengurusan periode 2025–2030.
“Kami berharap Rakerda ini menjadi ajang silaturahmi, diskusi, dan berbagi pengalaman. Ada tiga agenda utama yang akan kami dorong, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pemberdayaan UMKM dengan dukungan permodalan dan teknologi, serta perluasan jaringan usaha melalui kerja sama dengan pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Ia menambahkan, IWAPI Maluku siap menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah, terutama menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan akibat transisi pemerintahan dan keterbatasan fiskal. “Kami ingin IWAPI hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai bagian dari solusi bagi kesejahteraan Maluku,” kata Nita.
Rakerda IWAPI Maluku tahun ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk menjawab tantangan ekonomi daerah. Dengan dukungan pemerintah provinsi, jaringan nasional, serta semangat kolaborasi, para pengusaha perempuan di Maluku diharapkan mampu melahirkan inovasi dan memperluas pasar produk lokal.
“Maluku punya potensi besar. Kalau keamanan terjaga, UMKM bergerak, dan jejaring pasar terbuka, maka kesejahteraan itu bukan lagi mimpi. Saya percaya IWAPI bisa mengambil peran itu,” pungkas Abdullah Vanath.(***)
