AkuratMaluku.com – Anggota DPRD Maluku, Johan Laipeny, menuding PT Batu Tua Raya (BTR) melakukan praktik “penipuan publik” terhadap masyarakat Pulau Wetar. Menurutnya, perusahaan tambang tersebut hanya menonjolkan pencitraan, sementara sebagian besar desa di Wetar justru menanggung kerusakan lingkungan tanpa menerima manfaat berarti.
“Selama ini publik di luar Wetar hanya dengar bahwa semua baik-baik saja. Faktanya, hanya dua desa, Uhak dan Luhang, yang sedikit menikmati hasil. Selebihnya gelap,” kata Laipeny di Gedung DPRD Maluku, Kamis (25/9/2025).
Ia mencontohkan, tenaga kerja yang dipromosikan BTR mayoritas didatangkan dari Kupang, bukan masyarakat lokal. Janji perusahaan membangun fasilitas kesehatan pun dinilai tidak sesuai. “Kalau puskesmas yang mereka bangun benar-benar layak, tentu warga Wetar tidak perlu ke Timor Leste untuk berobat,” ujarnya.
Laipeny juga meragukan klaim kontribusi BTR kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang disebut mencapai Rp62 miliar. Menurutnya, angka itu mengejutkan karena tidak pernah terasa dalam pembangunan di tingkat kecamatan maupun desa. “Kalau benar uang sebesar itu masuk, pasti masyarakat melihat hasil nyata. Faktanya, jalan saja tidak tersentuh,” tegasnya.
Selain dugaan manipulasi dana, Laipeny menyoroti dampak lingkungan serius. Ia menyebut tongkang pengangkut konsentrat nikel patah di pesisir, sementara dermaga baru dibangun tanpa kajian lingkungan yang jelas. “Kalau besi saja bisa rusak dimakan konsentrat, bagaimana lautnya? Laut yang mulai berubah warna kuning atau hijau berarti sudah tercemar parah. Itu kajian para intelektual MBD dan Maluku Utara,” kata dia.
DPRD Maluku, lanjut Laipeny, tengah menyiapkan rekomendasi moratorium terhadap aktivitas tambang BTR. Usulan ini akan dipadukan dengan kajian akademis yang menyoroti enam aspek, mulai dari perikanan, ekonomi masyarakat, hingga pencemaran lingkungan.
“Kita tidak bisa hanya dengar promosi perusahaan. Fakta di lapangan membuktikan investasi ini lebih banyak menyengsarakan masyarakat Wetar,” tutup Laipeny. (*)
