AkuratMaluku.com – Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Letjen TNI (Mar) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si., menerima Jakarta Investment Award (JIA) 2025 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi investasi terbesar yang direalisasikan PT Duta Graha Karya sepanjang 2024 dalam sektor transportasi, gedung, dan telekomunikasi melalui skema Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Senin (10/11/25).
Raihan penghargaan ini dinilai sebagai cerminan komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis yang memberi dampak luas. “Penghargaan ini adalah amanah untuk terus berkontribusi, menciptakan iklim usaha yang sehat, produktif, dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi bangsa,” kata Nono Sampono usai menerima penghargaan.
Nono menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan semata bentuk pengakuan, tetapi juga panggilan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah. Dengan ekosistem investasi yang kondusif, ia meyakini realisasi investasi akan semakin meningkat dan memperkuat posisi Jakarta sebagai etalase ekonomi nasional. Ia menyoroti capaian Jakarta yang berada di peringkat ke-17 dunia terkait kualitas infrastruktur publik sebagai modal penting untuk memperkuat pelayanan perizinan, reformasi kebijakan, dan percepatan investasi.
Menurut Nono, peran pengusaha menjadi salah satu motor penggerak penting bagi ekonomi nasional melalui inovasi, penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda (multiplier effect) terhadap sektor usaha lain. “Melalui investasi yang tepat, kita dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan, dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa JIA bukan hanya sebatas penghargaan, melainkan simbol pergeseran paradigma pelayanan investasi di Jakarta. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI kini mengedepankan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan pro terhadap dunia usaha. Pramono mencontohkan reformasi kebijakan terkait Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang sebelumnya kerap dikeluhkan pelaku usaha karena prosesnya dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun.
“Yang dulu menjadi momok pengusaha properti itu namanya KLB. Ada yang selesai 12 tahun, delapan tahun, empat tahun. Sekarang, ibu atau bapak urus, saya jamin 15 hari sudah selesai,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, percepatan layanan tersebut hanya bisa terwujud karena adanya ketegasan sikap dalam membenahi area abu-abu dalam tata kelola pemerintahan. Pramono mencontohkan kasus penyelesaian KLB yang dilakukan secara terbuka dan transparan pada awal masa kepemimpinannya. Dari langkah itu, Jakarta berhasil memperoleh pemasukan sebesar Rp453 miliar, yang kini dialokasikan untuk pembangunan sejumlah fasilitas publik, termasuk revitalisasi DOD Bundaran HI dan kawasan Blok M, serta pembangunan Taman Bendera Pusaka.
Melalui momentum JIA 2025, Pemprov DKI berharap semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk berinvestasi dan berinovasi, serta memperkuat kontribusi terhadap pembangunan Jakarta sebagai kota berkelas global.(*)
