AkuratMaluku.com – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Nono Sampono, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah institusi strategis di Maluku dalam rangka agenda reses tahun 2026. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia menyambangi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Pattimura Ambon, serta Polda Maluku, Jumat (13/2/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada penguatan sektor transportasi sebagai tulang punggung konektivitas wilayah kepulauan. Di Bandara Pattimura Ambon, rombongan disambut General Manager Angkasa Pura Indonesia, Johan Sena Acton, yang memaparkan kondisi operasional bandara, capaian kinerja, serta tantangan pengembangan infrastruktur kebandarudaraan.
Dalam keterangannya, Nono Sampono menegaskan bahwa transportasi darat, laut, dan udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik, khususnya di Maluku yang secara geografis merupakan provinsi kepulauan.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Maluku memiliki lebih dari seribu pulau. Jika di Jawa mobilitas antarwilayah bisa ditempuh lewat jalur darat, di Maluku harus mengandalkan kapal dan pesawat. Artinya, transportasi adalah urat nadi kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai mitra Kementerian Perhubungan, Komite II DPD RI memiliki fungsi pengawasan, legislasi, serta pertimbangan anggaran guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Menurut Nono, seluruh temuan lapangan selama masa reses akan dirumuskan sebagai reko – mendasi strategis, baik untuk persoalan nasional maupun yang bersifat spesifik daerah.
Ia juga menyoroti persoalan harga tiket pesawat yang kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama menjelang musim mudik dan hari besar keagamaan. Menurutnya, terdapat dilema antara keterjangkauan tarif bagi publik dan keberlanjutan operasional maskapai.
“Tarif harus tetap terjangkau, namun aspek manajerial dan biaya operasional juga perlu diperhitungkan. Meski begitu, arus mudik memberikan dampak ekonomi besar bagi daerah,” ujarnya.
Nono menambahkan, perputaran ekonomi selama masa mudik dan penyelenggaraan event nasional mampu menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, serta usaha kecil dan menengah di Maluku.
Dalam dialog bersama manajemen bandara, ia turut menekankan pentingnya pengem-bangan infrastruktur guna mendukung rencana Pelabuhan Terpadu serta program Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Saat ini, panjang landasan pacu Bandara Pattimura Ambon mencapai 2.500 x 45 meter dan melayani pesawat berbadan sedang seperti Boeing 737-900 dan Airbus A320. Untuk mengakomodasi pesawat berbadan lebar (wide body), diperlukan penyesuaian infrastruktur, termasuk perpanjangan runway.
“Pesawat berbadan lebar sangat penting untuk mendukung ekspor komoditas unggulan Maluku, khususnya perikanan hidup ke pasar internasional. Ini berkaitan langsung dengan daya saing logistik daerah,” jelasnya.
Namun, pengembangan tersebut diakui menghadapi tantangan geografis berupa kontur wilayah di sekitar bandara yang memerlukan perencanaan teknis matang.
Sementara itu, Johan Sena Acton melaporkan bahwa trafik penerbangan sepanjang 2025 mencapai sekitar 9.796 pergerakan pesawat, meningkat 24 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penumpang tercatat lebih dari 65 ribu orang, meski masih sekitar 71 persen dari capaian sebelum pandemi pada 2019.
Menariknya, sektor kargo justru menunjukkan lonjakan signifikan. Pada 2025, volume kargo mencapai 71 ton, melampaui angka 2019 yang hanya 48 ton atau meningkat hingga 175 persen.
“Pertumbuhan kargo didorong oleh e-commerce dan produk perikanan. Namun untuk kargo internasional memang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir,” ungkap Johan.
Ia juga menyampaikan kesiapan pihak bandara menghadapi arus mudik, termasuk pemberian diskon jasa kebandarudaraan serta kemungkinan perpanjangan jam operasional guna mengantisipasi lonjakan penerbangan.
Dalam kesempatan yang sama, Nono Sampono turut mendorong penguatan sektor pariwisata Maluku. Menurutnya, daerah ini membutuhkan ikon gerbang wisata Indonesia Timur yang terintegrasi dengan kekayaan sejarah, budaya, serta potensi bahari.
“Maluku memiliki daya tarik luar biasa. Yang dibutuhkan adalah konektivitas yang kuat agar wisatawan lebih mudah mengakses destinasi unggulan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan gagasan pembentukan daerah otonom baru di Banda Neira sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan kawasan historis dan pariwisata berbasis budaya.
Kunjungan reses ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi DPD RI dalam mendorong kebijakan pemerintah pusat guna memperkuat konektivitas wilayah, menekan disparitas harga transportasi, serta mempercepat transformasi Maluku sebagai simpul logistik dan pariwisata nasional.(*)
