AkuratMaluku.com – ANGGOTA Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian dan perkebunan sebagai jalan keluar dari persoalan kemiskinan, khususnya di daerah kepulauan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tak bisa dilepaskan dari upaya membangun kemandirian pangan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian diruang Komite II DPD RI, Senin (15/9/25) Nono mengingatkan kembali bahwa pada era 1980-an Indonesia pernah mendapat pengakuan dunia dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan kuat. Namun, ia menilai capaian itu kini meredup.
“Tahun 1980-an kita diakui FAO sebagai negara dengan kemandirian pangan. Sekarang, di 2025, kita justru terseok-seok menghadapi masalah pangan. Apa yang sebenarnya terjadi?” ujarnya.
Nono juga mempertanyakan target ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Program yang semula ditetapkan empat tahun kini dipangkas menjadi satu tahun. Ia menilai target itu tidak realistis tanpa pemetaan yang jelas mengenai kapasitas produksi nasional.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan lahan pertanian di daerah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski wilayah ini kaya sumber daya laut, produktivitas pertanian masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Sebagai contoh, hasil panen padi di Maluku rata-rata hanya empat ton per hektare, jauh di bawah Jawa yang mampu mencapai 7–8 ton.
“Kalau peningkatan produktivitas bisa dilakukan, ketahanan pangan di daerah kepulauan akan lebih kuat. Pada akhirnya, ini juga menjadi kunci untuk menekan angka kemiskinan,” kata Nono.
Tak hanya pangan pokok, Nono turut menyinggung sektor perkebunan. Komoditas cengkeh, pala, dan kelapa dinilai masih memiliki peluang besar, meski produk turunan kopra mengalami penurunan harga akibat persaingan dengan negara lain seperti India dan Bangladesh. Ia mendorong pemerintah memberi perhatian pada diversifikasi produk, seperti pengembangan kopra putih yang permintaannya tinggi dengan harga tinggi di kawasan Asia Tengah seperti Kazakhstan, termasuk juga China.
Bagi Nono, perhatian serius pada sektor pangan dan perkebunan di daerah kepulauan akan memberi dampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Ia mengingatkan, Maluku dan NTT kerap masuk dalam deretan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, dorong dulu sektor yang menjadi kekuatan masyarakat. Di daerah kepulauan, itu adalah pertanian, perkebunan, dan kelautan. Tanpa penguatan di sana, kita akan terus tertinggal,” ujarnya. (*)
