AkuratMaluku.com – Dengan tensi anggaran yang kian menyempit, Komisi I DPRD Provinsi Maluku mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sekadar menyusun angka, tetapi memastikan strategi pembangunan 2026 tetap berjalan realistis dan terukur.
Peringatan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kerangka Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPS) 2026 bersama mitra kerja, yang digelar di ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Sholichin Buton.
Sholichin menegaskan bahwa tahapan yang dibahas masih pada penyampaian kerangka umum serta proyeksi pagu awal dari masing-masing OPD. Proses akan berlanjut dalam satu hingga dua hari ke depan untuk mengerucutkan prioritas anggaran.
Ia menyebut, penyusunan KUAPPS tahun depan harus mampu menangkap peluang dan kebutuhan pembangunan di era kepemimpinan gubernur baru. Namun ruang fiskal yang tersedia dipastikan tidak selebar yang diharapkan, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Dengan tekanan fiskal seperti ini, OPD mesti bekerja lebih teliti dan lebih keras. Efisiensi bukan alasan memperlambat pembangunan, terutama sektor pemerintahan dan keamanan yang wajib berjalan optimal,” tegasnya.
Komisi I juga menekan pentingnya inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut mereka, kreativitas OPD menjadi kunci agar penurunan plafon anggaran tidak menimbulkan stagnasi program prioritas.
“Kita tidak boleh bergantung pada pusat. Daerah harus menggali potensi sendiri,” tutup Sholichin.(*)
