AkuratMaluku.Com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang menghentikan aktivitas operasional PT Spice Island Maluku (SIM) memicu gelombang protes dari masyarakat setempat. Aksi pemblokiran jalan utama oleh warga menjadi bentuk kekecewaan atas dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh mereka.
Keputusan yang dikeluarkan Bupati SBB, Asri Arman, dinilai sejumlah pihak berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan perkebunan pisang abaka yang dijalankan PT SIM.
Tokoh muda SBB, Mario Kakesina, menyampaikan bahwa penutupan akses jalan merupakan bentuk ekspresi publik terhadap kebijakan yang mereka anggap mengancam keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam rilis yang dibagikan kepada media, ia menyebut bahwa tindakan ini terjadi karena minimnya respon terhadap persoalan ketenagakerjaan pasca pemberhentian operasional perusahaan.
“Ketika lapangan kerja menyempit dan pengangguran meningkat, masyarakat menanti solusi. Namun, ketika tak kunjung ada kepastian, warga memilih menyuarakan keresahan mereka secara langsung,” ujar Kakesina, Senin (28/4/2025) di Ambon.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan ini. “Di wilayah seperti SBB, di mana akses informasi terbatas, aksi jalan sering menjadi satu-satunya saluran untuk didengar,” tambahnya.
Sejumlah pihak menilai bahwa keputusan penghentian PT SIM menimbulkan efek berantai, mulai dari terganggunya stabilitas ekonomi lokal hingga munculnya keresahan sosial. Dalam pandangan mereka, kebijakan ini seharusnya diiringi dengan strategi alternatif untuk menjaga keberlangsungan pendapatan warga.
Sementara itu, potensi sumber daya alam di wilayah SBB yang kaya akan hasil laut dan pertanian dinilai belum dioptimalkan secara maksimal. Tanpa hilirisasi dan dukungan investasi yang berkelanjutan, masyarakat dikhawatirkan akan terus terdampak oleh kebijakan yang kurang berpihak pada pembangunan ekonomi jangka panjang.
Berbagai pihak kini berharap agar Pemkab SBB dapat membuka ruang dialog dan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil, guna memastikan solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat luas. (***)
