AkuratMaluku.com – Tiga anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti keterisolasian SMK Informatika Telaga Nipa di Kecamatan Waisala. Mereka mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten segera membuka akses jalan menuju sekolah yang telah berdiri sejak 2023 itu.
Sekolah menengah kejuruan tersebut sudah memiliki bangunan megah, lengkap dengan ruang laboratorium. Namun, fasilitas itu seakan terbuang percuma karena sulit dijangkau. Lokasinya sekitar dua kilometer dari perkampungan, hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dengan kondisi jalan yang rusak parah. Saat musim hujan, akses nyaris lumpuh karena jalanan becek dan jembatan menuju lokasi tidak layak pakai.
“Gedungnya representatif, tapi akses jalannya hancur. Jembatan juga tidak memadai. Padahal minat siswa cukup tinggi,” kata Ismail Marasabessy, Selasa (30/9/25).
Politisi NasDem itu menekankan pentingnya Perhatian Pemerintan kabupaten maupun pemerintah provinsi agar akses jalan disana segera dibangun.
Dukungan serupa disampaikan La Nyong. Anggota DPRD dari Partai PDIP itu menegaskan, hampir sebagian ruas jalan di Kabupaten SBB telah diturunkan statusnya dari jalan provinsi ke jalan kabupaten. Akibatnya ketersediaan anggaran daerah tidak mampu mengakomodir pembangunan infrastruktur jalan yang memadai. “Nah, ini harus di dorong, kalau tidak bisa ditangani dengan APBD Kabupaten maka harus ada intervensi Pemerintah Provinsi Maluku, ” Tegas La Nyong.
Senada disampaikan, H. Amirudin Aleg DPRD Maluku asaln(PAN). Ia menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan intervensi agar pembangunan jalan diprioritaskan. “Kalau perlu, dorong melalui program Inpres,” ujar La Nyong.
Mereka menegaskan, keberadaan SMK Informatika sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di SBB. Namun, tanpa infrastruktur jalan yang memadai, sekolah tersebut akan sulit berfungsi optimal.
“Negara ini sudah merdeka 80 Tahun. Tapi masih ada masyarakat yang belum menikmati arti kemerdekaan, ” Tutur Amirudin.
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangun infrastruktur umum di Kabupaten SBB. Padahal SBB sendiri merupakan Kabupaten terdekat dengan ibu kota provinsi.
Mereka mendesak Pemprov Maluku segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab, SMK merupakan kewenangan provinsi. Jalan yang layak dianggap sebagai kunci agar sekolah benar-benar memberi manfaat bagi generasi muda di Telaga Nipa dan sekitarnya. (*)
