AkuratMaluku.com – Anggota DPRD Maluku, John Laipeny, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), terutama Pulau Lakor dan Marsela. Kondisi tersebut membuat harga eceran melambung tinggi hingga mencapai Rp25.000–Rp50.000 per liter.
Menurut Laipeny, persoalan ini muncul setelah pengalihan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dari Lakor ke Pulau Moa. Akibatnya, Lakor tidak lagi memiliki SPBU aktif sehingga distribusi BBM ke masyarakat terhambat.
“Beberapa warga yang datang menemui saya mengaku sangat terbebani. Mereka membeli BBM dengan harga mencekik. Ini harus segera mendapat perhatian Pertamina dan pemerintah daerah,” ujar Laipeny, Selasa (16/9/25).
Laipeny menambahkan, persoalan serupa juga dialami masyarakat di Marsela dan Babar Timur. Meskipun terdapat SPBU di Babar Barat, operasionalnya jarang berjalan normal sehingga distribusi ke wilayah lain ikut tersendat.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Maluku yang bermitra dengan Pertamina, Laipeny mendesak pemerintah daerah bersama Pertamina segera mengambil langkah. Ia juga meminta Bupati MBD menginstruksikan pengelola SPBU di daerah agar memperluas cakupan operasional hingga ke Lakor, Marsela, dan Babar Timur.
“Kalau manajemen SPBU hanya jalan di pusat kabupaten, sementara masyarakat di pulau-pulau lain kesulitan, ini tidak adil. BBM adalah kebutuhan pokok,” katanya.
Masyarakat MBD berharap distribusi BBM dapat kembali normal agar harga kembali terjangkau dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.(*)
