AkuratMaluku.com – Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menyatakan siap memfasilitasi langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Jalan Lingkar Ambalau di Kabupaten Buru Selatan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengundang Bupati Buru Selatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk duduk bersama membahas usulan peningkatan status jalan tersebut dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
Pernyataan ini disampaikan Benhur saat menerima puluhan mahasiswa asal Kecamatan Ambalau yang tergabung dalam Pemuda Maluku Bergerak (PMB) di ruang Komisi I DPRD Maluku, Senin (11/8/2025). Mahasiswa membawa aspirasi dari tujuh desa di Kecamatan Ambalau, yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan lingkar yang rusak dan lambannya proses perbaikan karena keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten.
“Kami sudah membaca tuntutan adik-adik. DPRD akan mengundang Bupati Buru Selatan, Dinas PU, dan Balai untuk membicarakan usul ini. Tujuannya adalah agar kewajiban kabupaten dapat dijalankan, atau bila direkomendasikan peningkatan statusnya, bisa segera ditindaklanjuti. Dengan status jalan provinsi, proses perbaikan akan lebih cepat,” ujar Benhur di hadapan mahasiswa.
Benhur menegaskan bahwa peningkatan status Jalan Lingkar Ambalau bukan sekadar urusan teknis infrastruktur, tetapi bagian dari kebijakan afirmasi bagi masyarakat di pulau-pulau kecil. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Undang-undang itu mengamanatkan kebijakan afirmatif pemerintah terhadap seluruh masyarakat di pulau-pulau kecil. Jadi, apa yang disampaikan koordinator lapangan tadi adalah bagian dari upaya kita bersama melindungi wilayah Ambalau,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir dan pulau kecil. “Jangan sampai kita terjebak pada isu-isu yang mengorbankan masa depan anak cucu kita, misalnya akibat eksploitasi tambang yang berlebihan. Kita harus pikirkan dampak 10–50 tahun ke depan,” katanya.
Benhur menambahkan, DPRD Maluku akan mengagendakan pertemuan resmi dengan pihak terkait dalam waktu dekat. Hasil pertemuan dengan mahasiswa ini, menurutnya, juga akan disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku.
“Kalau gubernur ikut bicara, barangnya akan cepat selesai. Jadi, dukung juga gubernur supaya seluruh kebijakan ini bisa kita tuntaskan demi kepentingan masyarakat Maluku, khususnya di Ambalau,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa melalui sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, pembangunan jalan lingkar Ambalau bisa segera terealisasi. Setelah itu, kata Benhur, perhatian akan diarahkan pada proyek infrastruktur lain di kawasan pesisir dan pulau kecil di Maluku.
“Setelah ini selesai, kita akan pindah ke persoalan jalan lingkar lainnya, termasuk di Kei besar. Prinsipnya, pemerintah harus hadir di tengah rakyat, apalagi di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil,” pungkasnya. (***)
