AkuratMaluku.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat pencegahan korupsi dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dana hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026), yang melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan LKPP.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan itu juga ditandai dengan pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.
Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Lewerissa mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bersama KPK dan Kemendagri untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah.
Ia menyebut sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Di antaranya pengelolaan pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan dan afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Lewerissa, pengawasan terhadap sektor-sektor tersebut penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya apabila KPK kembali melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku pada tahun mendatang.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Lewerissa juga meminta dukungan masyarakat dan insan pers untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, upaya membangun Maluku tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh aparatur pemerintahan dan elemen masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kesamaan visi dan komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada aparatur pemerintahan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila pelanggaran serupa masih ditemukan setelah adanya peringatan dan evaluasi.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tandasnya.
Terkait pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah, Lewerissa kembali mengingatkan agar seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan ataupun kepentingan tertentu yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Lewerissa turut menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan.
Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sekretaris daerah kedua provinsi, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Melalui komitmen bersama tersebut, Pemprov Maluku menyatakan keseriusannya memperkuat sistem pencegahan korupsi dan membangun pemerintahan yang berintegritas.
Pengelolaan anggaran daerah, termasuk pokir DPRD, dana hibah, dan pengadaan barang dan jasa, menjadi bagian penting yang harus terus diawasi agar setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. (*)









