AMBON

Maluku Rawan 15 Bencana, Hendrik Libatkan Australia

×

Maluku Rawan 15 Bencana, Hendrik Libatkan Australia

Sebarkan artikel ini

AkuratMaluku.com – Meningkatnya indeks risiko bencana Maluku menjadi 203,94 mendorong Gubernur Hendrik Lewerissa mencari dukungan internasional untuk memperkuat kapasitas mitigasi dan penanganan bencana. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Tim Kedutaan Besar Australia dan Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Hendrik secara khusus meminta dukungan Pemerintah Australia untuk membantu meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk memperkuat manajemen risiko dan kesiapsiagaan masyarakat.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku yang sebelumnya berada pada angka 161,50 pada 2024 kini meningkat menjadi 203,94 atau bertambah 42,44 poin.

Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan turut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. Selain memiliki wilayah yang tersebar, Maluku juga menghadapi berbagai ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, aktivitas gunung api hingga bencana hidrometeorologi.

Hendrik menjelaskan, berdasarkan catatan historis periode 1600–2000, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia berpusat di wilayah Maluku.

Selain itu, ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan juga membutuhkan perhatian serius. Bahkan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Hendrik.

Menurutnya, peningkatan kapasitas pemerintah daerah menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Sebab, persoalan kebencanaan di Maluku tidak hanya berkaitan dengan tingginya ancaman alam, tetapi juga keterbatasan kemampuan kelembagaan dan anggaran.

Sejumlah persoalan yang dihadapi antara lain belum optimalnya kapasitas kelembagaan, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan di BPBD kabupaten/kota, serta terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi kekeringan yang berlanjut dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Fenomena El Nino disebut turut memengaruhi kondisi tersebut, sementara aktivitas manusia berpotensi memperburuk dampaknya.

Atas kondisi itu, Hendrik berharap kerja sama dengan Australia tidak berhenti pada pertemuan dan pembahasan program, tetapi dapat diwujudkan melalui dukungan konkret dan berkelanjutan.

Ia menilai, posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan peluang strategis untuk memperkuat hubungan kedua negara, khususnya dalam penanganan kebencanaan dan bantuan kemanusiaan.

“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.

Hendrik juga menekankan pentingnya memasukkan pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action atau aksi antisipatif, serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim ke dalam agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, langkah antisipasi harus menjadi bagian penting dari pembangunan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu mengurangi dampak dan risiko sejak dini.

Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama lebih luas antara Maluku dan Australia, terutama dalam peningkatan kesiapsiagaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta percepatan penanganan kemanusiaan di wilayah kepulauan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord, Humanitarian Program Manager – Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade, Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen, dan Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri.

Hadir pula Asisten I Sekretariat Daerah Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *